Jakarta, Karosatuklik.com – Ada banyak sekolah kedinasan milik kementerian atau instansi pemerintah yang bisa dicoba oleh para calon lulusan SMA.
Kesempatan masuk sekolah-sekolah tersebut juga tidak cuma terbuka bagi siswa SMA jurusan IPA atau SMK jurusan teknik saja. Namun, juga bisa dicoba untuk para siswa IPS.
Definisi sekolah kedinasan sendiri adalah perguruan tinggi yang menyediakan ikatan dinas dengan lembaga pemerintah penyelenggara pendidikan.
Maka, lulusan sekolah kedinasan diarahkan menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil.
Sekolah Kedinasan Sepi Peminat untuk Jurusan IPS
1. Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Politeknik Keimigrasian (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) adalah dua sekolah kedinasan yang menjadi naungan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Para lulusan Poltekim diarahkan untuk bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan penempatannya adalah jabatan Analis Keimigrasian. Kemudian, lulusan Poltekip akan diposisikan di jajaran Ditjen Pemasyarakatan.
Beberapa jurusan yang terdapat di Poltekip Kemenkumham adalah D4 Manajemen Kemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan.
Sementara, di Poltekim terdapat jurusan D4 Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, serta D3 Keimigrasian.
2. Politeknik Keuangan Negara STAN
Politeknik Keuangan Negara STAN membuka peluang untuk siswa dari jurusan IPS maupun IPA. Ada sembilan program studi yang terdapat di dalamnya, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik.
Ada pula berbagai prodi D3, di antaranya Akuntansi, Pajak, Kepabeanan dan Cukai, Kebendaharaan Negara, Manajemen Aset, dan PBB/Penilai.
3. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sekolah kedinasan IPDN yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri ini mempunyai beberapa fakultas, yaitu Fakultas Manajemen Pemerintahan, Perlindungan Masyarakat, dan Politik Pemerintahan.
Di sana terdapat berbagai macam program studi, yaitu D4 Studi Kebijakan Publik, D4 Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, D4 Politik Indonesia Terapan, Pemerintahan Daerah, Teknologi Rekayasa Ilmu Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dan Keuangan Publik. (Dtc)