Berastagi, Karosatuklik.com – Akademisi Universitas Sumatera Utara, Dr Bengkel Ginting mengkritisi kinerja Pemkab Karo dibawah pimpinan Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Theopilus Ginting, dalam lima bulan sejak dilantik Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, belum ada terlihat melakukan gebrakan atau terobosan dalam manajemen pembangunan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Dr Bengkel Ginting yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Merga Silima, saat bincang-bincang dengan Redaksi Karosatuklik.com di Berastagi, Senin sore (20/09/2021).
Seharusnya, sebagai pemimpin baru di awal pemerintahannya, lanjut Dr Bengkel Ginting yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Karo itu, mereka harus mengkomunikasikan ke publik, apa yang diprioritaskan sesuai visi misi mereka.
Menurut Bengkel Ginting, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang mempunyai ide-ide cemerlang sehingga dapat memberikan terobosan-terobosan yang baru dan segar, cemerlang bagi suatu paradigma perubahan.
“Mampu menjadikan masalah sebagai suatu solusi bagi perbaikan, mampu meramu dan meracik berbagai keahlian, keadaan dan kepentingan menjadi suatu kekuatan. Untuk itu, saatnya Pemkab Karo move on dari sebelumnya bekerja cukup menjadi lebih baik. Harus ada rencana, target secara terstruktur, detail serta kerja keras untuk mewujudkannya,” ucapnya.
Belum Berorientasi Solusi
“Jangan lagi berkutat hanya pada tataran seremoni maupun diskusi permasalahan, belum berorientasi pada solusi. Seluruh jajaran ASN Pemkab Karo di semua level harus sensitif, responsif dan bergerak cepat melakukan perubahan yang lebih baik di semua sektor,” terang Bengkel Ginting yang juga mantan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Karo dan jajaran kabinetnya serta ASN dilingkup Pemkab Karo diminta tidak hanya menjalankan tugas, tidak hanya bekerja karena status dan rutinitas. Apalagi karena sekadar memenuhi formalitas dan kewajiban yang sifatnya hanya proformalitas. Melainkan harus lebih substansif daripada itu. Karena, saat ini masa pancdemic Covid-19, persoalan masyarakat di tengah pandemi berlangsung sangat cepat dan dinamis.
Misalnya, aspek pembangunan infrastruktur berbasis pertanian dan pariwisata yang menjadi tontonan publik yang tidak diprioritaskan untuk dibenahi yakni jalan Tongkeh ke Tiga Panah. “Sungguh ironi pintu masuk ke Kabupaten Karo, yang juga menjadi jalan alternatif ke Danau Toba infrastruktur jalannya rusak,” ujarnya.
Lanjutnya, jika kita tidak melewati kota Berastagi, maka harus melewati Jalan Tongkeh – Tigapanah, maka wajah desa yang pertama dilalui adalah Dusun Basam dengan kondisi jalan yang rusak dan jelek. Tentunya sangat mengusik wisatawan yang melintas, ucapnya.
Belum lama ini, saya menemani seorang peneliti dari Calivornia of University, melintas dari Tongkeh menuju Tiga Panah, banyak kerusakan di jalan itu yang harusnya menjadi perhatian serius Bupati Karo dan Wakil Bupati mengawali 100 hari pemerintahannya.
Infrastruktur Jalan Jelek
Ia mengatakan keheranannya, infrastruktur yang menggambarkan kepemimpinan yang tidak memiliki prioritas apa yang perlu dibenahi. Jalan alternatif yang berlobang lobang lewat Simpang Taman Alam Lumbini (TAL). Objek wisata ini (TAL) merupakan replika Pagoda Shwedagon tertinggi kedua di Asia Tenggara. Sehingga sangat disayangkan bila infrastruktur jalannya jelek, kata Bengkel Ginting.
Demikian juga Jalan Tongkeh – Tigapanah juga jalan alternatif menuju Daerah Tujuan Wisata berkelas internasional Taman Simalem Resort (TSR), apalagi pada hari libur, sangat crowded. “Nah, ini harusnya menjadi skala prioritas dalam lima bulan kepemimpinan Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang dan Wakil Bupati Theopilus Ginting. Walaupun jalan itu dibawah kewenangan provinsi, tapi harus mendapat perhatian serius Pemkab Karo,” ungkapnya.
Tidak kalah pentingnya, imbuh Bengkel Ginting, penataan estetika kota Kabanjahe dan kota wisata Berastagi sebagai wajah dan “jendelanya” Kabupaten Karo perlu menjadi prioritas. Kesemrawutan perparkiran yang terus menjadi sorotan masyarakat harus menjadi perhatian serius Pemkab Karo. Bahkan di kota Kabanjahe sendiri banyak dikeluhkan masyarakat akan kerusakan jalan maupun drainase yang tidak layak lagi sehingga setiap hujan sejumlah jalan menjadi banjir.
Waktu terus berjalan, seluruh warga daerah ini berharap Bupati dan wakil Bupati Karo dan seluruh jajarannya dapat memberikan terobosan seperti membangun pusat pasar yang modern di luar inti kota Kabanjahe.
“Tampaknya OPD di sekitar bupati seperti Bappeda, Dinas PUPR dan Dinas Perkim tidak memberi masukan kepada Bupati Cory S Sebayang sebagai decision maker”, sebut Akademisi USU Dr Bengkel Ginting.
Keluar Zona Nyaman
Kita makin pesimis, terobosan apa yang dapat dilakukan dalam pembangunan Kabupaten Karo. Kita harap mereka jangan terlampau fokus mengembalikan cost politik mereka saat Pilkada lalu, sementara persoalan pembangunan diabaikan. Sudah saatnya, persiapan konsolidasi di jajaran pejabat yang mumpuni, dan peduli nasib rakyat. Setelah 6 bulan, ganti pejabat yang tidak kompeten, tuturnya.
Bupati dan jajarannya harus melakukan verifikasi terkait hal-hal apa yang harus dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Disisi lain, SKPD Pemkab Karo juga harus mampu mengkolaborasi visi misi bupati/wakil bupati ke dalam sebuah program berbasis kepentingan rakyat. Pejabat yang tidak mampu harus di eleminasi, sehingga semua seirama dan satu bahasa menyejahterakan masyarakat, sebut dia.
Bupati Karo Cory S Sebayang harus berani keluar dari zona nyaman menuju ke zona yang kompetitif demi meningkatkan daya saing dan kemajuan pembangunan Kabupaten Karo. Demikian halnya, pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD Karo terhadap kebijakan dan kinerja Pemkab di bidang administrasi publik, keuangan, pencapaian fisik dan bidang politik, baik dari kuantitas maupun kualitas yang selama ini dinilai sangat lemah perlu lebih dimaksimalkan, sebagai salah satu indikator pelaksanaan azaz kedaulatan rakyat, ujar Bengkel Ginting.
Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, pembangunan akan stagnan atau tidak maksimal. Langkah cepat dan terukur dari OPD se jajaran Pemkab Karo selaku eksekutor program perlu dipacu lebih tajam. Demikian juga koordinasi lintas OPD dan Camat serta kewilayahan sangat minim sehingga yang muncul selama ini adalah terkesan jalan sendiri-sendiri, urainya.
Ego Lontas Sektoral Masih mendominasi
Bengkel Ginting menambahkan, Kabupaten Karo akan sulit maju, jika masih mengunakan cara kerja yang konfensional, ego lintas sektoral masih mendominasi, harus ada lompatan paradigma dengan memandang bahwa tiap pekerjaan memerlukan kesungguhan, perlu inovasi dan kreatifitas dan setiap pekerjaan harus selesai tepat waktu dan berkualitas, pungkasnya.
“Sikap responsif atau peka kepada kebutuhan kepentingan masyarakat, menandakan semakin tingginya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan mengikis permasalahan yang terjadi agar seluruh bentuk-bentuk pelayanan semakin prima dan berkualitas. Era digitalisasi sekarang ini merupakan era inovasi dan bangsa yang cepat dan inovatif bakal memenangkan pertarungan di era global,” simpul Dr Bengkel Ginting.
Belum lama ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menekankan, kepala daerah mesti memiliki konsep, akan dibawa ke mana daerah yang ia pimpin.
“Tanpa konsep maka akan serabutan, kemudian tidak sistematis apa yang dikerjakan. Sampai akhir tugas tidak mengerti apa yang ingin dicapai. (Untuk itu, kepala daerah) harus memiliki konsep, bagaimana untuk membuat roadmap,” kata Tito, Senin (13/9/2021). (R1)
Baca juga:
2. Ditengah Dampak Pandemic Covid-19, Pemkab Karo Monoton
3. Catatan Redaksi, Memotret Pertarungan Gagasan
5. Sering Macet Total, Ketua DPRD Sumut Minta Kemenhub Larang Truk Melintasi Medan-Berastagi
