Jakarta, Karosatuklik com – PT Pertamina (Persero) membeberkan akan mempertimbangkan penurunan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau Pertamax. Terutama jika harga minyak mentah dunia dan biaya produksi BBM di bawah dari harga jual Rp 12.500 per liter.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina, Alfian Nasution mengatakan bahwa harga jual BBM Pertamax saat ini masih jauh dari nilai keekonomian.
Namun demikian jika harga minyak mentah dunia turun, perusahaan akan mempertimbangkan untuk menurunkan kembali harga jual Pertamax di dalam negeri.
“Jadi apabila nanti harga crude dan harga produksi Pertamax akan di bawah harga Rp 12.500 tentunya akan kami koreksi,” kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (4/4/2022).
Menurut Alfian mekanisme pasar akan tergantung dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Sementara untuk Pertalite, karena BBM jenis ini ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), maka kewenangannya berada di pemerintah.
“Ini kan JBKP, dimana regulasi harganya di pemerintah tentunya ini akan ditentukan oleh pemerintah karena ini ada kompensasi dan nilai subsidi di dalamnya,” kata dia.
Seperti diketahui, melonjaknya harga Pertamax dikhawatirkan akan membuat masyarakat beralih menggunakan bensin jenis Pertalite, yang direncanakan akan disubsidi penuh oleh pemerintah. Pada akhirnya dampak beban untuk menanggung subsidi tersebut dari APBN akan bengkak.
Menteri Keuangan Indonesia (Periode 2014-2016), Bambang Brodjonegoro pun menyarankan agar subsidi untuk Pertalite berlangsung secara tertutup atau langsung menyasar kepada penerima manfaat.
“Memungkinkan orang yang bisa pakai Pertamax pindah ke Pertalite. […] Sehingga betul sekali ada kemungkinan pemakaian atau konsumsi Pertalite yang berlebih, ujungnya akan menimbulkan tambahan beban kepada subsidinya,” kata Bambang kepada CNBC Indonesia, Jumat (1/4/2022).
Sementara itu, dia tak dapat memprediksi seberapa besar nantinya masyarakat yang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite.
Oleh karena itu, menurut Bambang subsidi energi yang disalurkan pemerintah, baik itu subsidi LPG, listrik, dan BBM kepada masyarakat lebih baik langsung disalurkan kepada penerima manfaat atau subsidi tertutup, bukan dengan subsidi berdasarkan komoditas.
“Sebenarnya konseptual akan lebih baik dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tidak dilakukan melalui subsidi harga komoditas, termasuk subsidi harga BBM,” jelas Bambang. (R1/CNBCIndonesia)
