Medan, Karosatuklik.com – Bawaslu Sumut hadiri rapat koordinasi lintas sektoral yang diadakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Medan, Rabu (7/8/2024).
Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, M.Aswin Diapari Lubis dalam sambutannya mengatakan, salah satu tugas dan fungsi Bawaslu adalah melakukan pencegahan pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pemilihan kepala daerah 2024.
“Bawaslu Sumut akan segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara terkait pencegahan pelanggaran di Pilkada 2024. Hal ini penting dalam membangun sinergitas, kolaborasi, serta soliditas antar lembaga dalam mengawal jalannya Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 agar dapat berjalan dengan baik dan demokratis,” ucap Aswin Diapari Lubis.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kapolda Sumut untuk mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral guna menyamakan persepsi dan sekaligus persiapan bersama dalam mengawal pesta demokrasi di Sumut. Pengamanan merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya koordinasi dan sinergisitas lintas sektoral, kami berharap seluruh lembaga yang terlibat pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta kondusif,” ujarnya.
Lanjut Aswin menjelaskan, selain membahas strategi pengamanan, rapat juga mengulas potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengantisipasi adanya kecurangan pada pemilihan nantinya.
Netralitas ASN, TNI dan Polri
“Bawaslu Sumut sudah menemukan beberapa potensi kerawanan yang dapat menganggu keamanan pada tahapan pemilihan serta tahapan kampanye diantaranya keamanan dan ketertiban, keterlibatan ASN, TNI, Polri dan netralitaslitas lembaga negara tersebut juga tak luput dari perhatian guna menciptakan kondisi Pemilu yang damai serta aman,” ungkap Aswin.
“Pengawasan juga akan memperhatikan keterlibatan para Kepala Desa, keterlibatan anak bawah umur, politik uang, penggunaan fasilitas negara, politisasi sara, ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) di media sosial, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat ibadah, salah penempatan alat peraga kampanye serta pelanggaran lainnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 lainnya,” jelasnya.
Terakhir, M.Aswin Diapari Lubis menekankan dan menegaskan bahwa Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran seperti harapan kita bersama.
“Dengan adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu Sumut, Polda Sumut dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta dipercaya oleh masyarakat Sumatera Utara,” pungkas Aswin.
Pada Rakor tersebut, berbagai pihak lainnya juga hadir untuk berkoordinasi dan menyusun strategi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, diantaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan, TNI, KPU, serta seluruh Kapolres se-Sumatera utara. (R1)
