Toba, Karosatuklik.com – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara menggencarkan sosialisasi terkait ‘Lawan Politik Uang’ pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat di wilayah ini.
Bawaslu terus mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik dugaan politik uang jelang Pilkada 2024. Upaya tersebut menjadi salah satu sarana bagi Bawaslu dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.
“Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024,” tegas Saut Boangmanalu Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara saat membuka acara Rapat Dalam Kantor (RDK) sesi pertama Bawaslu Sumut yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Toba, Selasa (01/10/2024).
Lanjut dia, kita yang berada dalam forum ini organisasi pemuda, pemilih pemuda, insan pers, para tokoh agama dan masyarakat, ayo kita mulai aksi cegah dan lapor setiap potensi politik uang dilingkungan kita masing-masing, ajaknya.
“Rangkul semua saudara dan tetangga kita untuk ikut serta mengawasi dan melawan politik uang,” seru Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu.
Menurut Saut Boangmanalu, tahapan yang rawan terajadinya politik uang yakni saat kampanye, masa tenang, dan pungut hitung.
Enam Langkah Pencegahan
Adapun langkah pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu, ujar dia, pertama pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif.
Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima yakni sanksi dan hukuman.
“Jika Bawaslu menemukan bukti yang kuat terkait praktik politik uang, Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti denda, diskualifikasi calon, atau pembatalan hasil pemilihan,” tegasnya.
Langkah pencegahan keenam yakni berkolaborasi dengan seluruh stakeholder hal itu agar pencegahan dan penindakan politik uang dapat berjalan dengan baik.
“Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya, untuk memperkuat sinergi dalam mencegah dan menindak praktik politik uang,” ujarnya Saut.
KOMPAK: Bawaslu – KPK
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara, Hendrik Sitanggang menyarankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya mengedepankan pencegahan.
“Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslupun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang (Getolpun),” kata Hendrik saat Rapat Dalam Kantor di Kantor Bawaslu Toba, Selasa (1/10/2024)
Dia menambahkan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan untuk mengedukasi masyarakat.
“Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian. Dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga,” tegasnya.
Senada dengan Hendrik, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu kembali menekankan pentingnya mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024
“Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Dengan dukungan semua komponen masyarakat dan semua pihak yang peduli Pilkada bersih, Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Kota semakin optimis, melangkah ke depan,” imbuh mantan wartawan Waspada ini.
Menyinggung soal praktik kotor politik uang, biasanya rentan terhadap masyarakat karena faktor kebutuhan hidup. Namun disisi lain masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut nantinya berdampak buruk menyengsarakan masyarakat, tuturnya.
Oleh karena itu, pentingnya mengedukasi masyarakat supaya tidak terjebak dalam kepentingan sesaat.
Bawaslu Toba: Politik Uang Perusak Demokrasi
Sementara, anggota Bawaslu Toba, Thomson Manurung menambahkan untuk menyukseskan Pilkada serentak dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar berperan serta mengawasi pemilu.
“Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menysukseskan pilkada serentak 2024. Pemilih pemula memiliki peran sangat penting menggunakan hak pilihnya dan menolak politik uang. Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi,” tegas Thomson. (R1)
