Medan, Karosatuklik.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi bicara soal wacana pemekaran provinsi baru dari wilayah Sumatera Utara.
Edy mengaku setuju jika ada pemekaran provinsi baru. “Sangat setuju (pemekaran Provinsi Sumut). Semakin organisasi ini lebih kecil, akan lebih bagus,” kata Edy di Hotel Danau Toba, Medan, Kamis (4/3/2021).
Pernyataan ini dilontarkan Edy seusai acara pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) Sumut.
Dia mengatakan pemekaran Provinsi Sumut ini sudah menjadi wacana.
Bukan keinginan, itu adalah wacana, tetapi ini kan harus kita lihat secara profesional, proporsional.
“Kalau itu memang sudah siap, kenapa tidak?” ucapnya.
Dia mengaku tak mempermasalahkan nama provinsi yang nantinya terbentuk dari pemekaran Sumut.
Mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu mengatakan pemekaran provinsi bakal membuat pembangunan semakin cepat.
“Pembangunan ini harus berjalan dan harus cepat. Dengan terbentuknya (provinsi baru), pembangunan ini lebih fokus, apabila prasyarat-prasyarat dipenuhi,” jelasnya.
Edy mengatakan daerah yang berpotensi membuat provinsi baru itu ada di seputaran Danau Toba. Namun dia mengatakan pemekaran belum dilakukan karena tak ada uang.
“Mari kita bergandengan tangan, kita besarkan Sumatera Utara ini. Nanti dia (wilayah sekitar Danau Toba) akan merdeka, dia akan menjadi provinsi, bagus, memangnya kenapa rupanya?
Persoalannya itu tak cukup duit, makmurkan dulu di situ. Semakin banyak, mobilitas itu semakin pendek, mobilitas semakin pendek, maka pembangunan semakin cepat,” paparnya.
Sebagai informasi, wilayah Danau Toba dikelilingi tujuh kabupaten. Tujuh kabupaten itu ialah Simalungun, Karo, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Dairi.
Semebtara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Drs Baskami Ginting, mengatakan pemekaran belum bisa dilakukan karena moratorium belum dicabut.
“Wacana kan boleh-boleh saja, moratorium belum dicabut Pusat, belum dibuka soal pemekaran,” kata Ketua DPRD Sumut.
Meski masih ada moratorium, Baskami mengatakan dirinya mendukung jika Sumut dimekarkan saat moratorium dicabut. Dia menilai pemekaran bisa saja dilakukan jika masyarakat di wilayah itu menginginkan. (Dtc)