Jakarta, Karosatuklik.com – Direktur Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Andi Yusuf mengungkap kronologi penyebab website Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas. Peretasan itu menyebabkan Data Pemilih Tetap (DPT) dicuri.
Hal itu disampaikan Andi dalam sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap seluruh jajaran KPU. Dia mengatakan pihaknya langsung melaporkan temuan ini kepada KPU setelah mengetahui adanya insiden peretas itu.
“Tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 sampai 16.00 WIB, BSSN melalui patroli siber mendeteksi adanya aktivitas publikasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan identitas akun Jimbo pada bridge forum yang diduga terkait data pemilih,” kata Andi dalam sidang DKPP, Rabu (28/2/2024)
“Di tanggal yang sama BSSN mengirimkan notifikasi tersebut kepada KPU sekaligus koordinasi mitigasi terhadap dugaan insiden tersebut,” ujarnya menambahkan.
Setelah itu, pihaknya langsung mengadakan rapat dengan KPU bersama Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) pasca temuan peretas tersebut.
“Tanggal 28 November 2023, dilakukan kickoff meeting terkait mitigasi dugaan insiden antara KPU, BSSN, dittipidsiber, dan dilakukan forensik digital sesuai dengan permohonan dari pihak KPU,” ucap Andi.
Dia menegaskan rapat lanjutan terus digelar yang juga mengajak kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) dan Badan Intelejen Negara (BIN). Andi mengaku dalam rapat itu pihaknya mendapatkan hasil perbaikan sistem agar mengantisipasi kebobolan lanjutan.
“Tanggal 29 November 2023 dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan anggota gugus tugas pengaman KPU yaitu KPU, BSSN, BIN, dittipidsiber, dan Kominfo perihal dugaan insiden tersebut. Di tanggal yang sama dilakukan review perbaikan terkait aplikasi yang diduga memilikinya kerentanan,” ujarnya.
Sebagai informasi, DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap seluruh Komisioner KPU RI pada Rabu (28/2/2024).
Sekretaris DKPP David Yama mengatakan seluruh jajaran KPU diadukan lantaran dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
“Perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. KPU dinilai telah tidak akuntabel, dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024,” kata David dalam keterangannya, Rabu (28/8/2024). (Inilah.com)
