Kabanjahe, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2022 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di aula Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe, Kamis (18/3/2021).
Musrembang RKPD 2022 mengusung tema “Pembangunan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19”.
Turut hadir, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, Gubernur Sumatera Utara melalui Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Dr. Ir. Binsar Situmorang, Msi, MAP, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Wakil Ketua DPRD Sedarta Bukit, SE, Msi, Kajari Karo diwakili Jaksa Manatap Sinaga, SH, akademisi Universitas Qualiti Berastagi Drs. Sumbul Sembiring Depari, M.Sc., Ph.D yang juga mantan Sekdakab Karo, dan dinas vertikal BPPJN, Kepala BPS, Direktur BI, para OPD di lingkup Pemkab Karo.
Dalam arahan dan sambutannya, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyebutkan, semua peraturan yang mengikat Musrenbang ini pada prinsip mewajibkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Sesuai dengan tema dan kondisi real daerah kita, untuk menjawab berbagai persoalan ditengah dinamika kemasyarakatan yang terus berkembang, pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, prioritas kedua peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta ketahanan bencana dan ketiga peningkatan ekonomi masyarakat, paparnya.
Pada kesempatan itu, Terkelin Brahmana mengatakan, izinkan saya titip saran dan pesan agar dalam pembangunan pada tahun 2022 kedepannya lebih menitikberatkan ke sektor pariwisata serta pemulihan ekonomi masa Covid-19. Hal ini karena jabatan saya akan berakhir akhir April 2021, sebutnya.
Fokus Dampak Pandemi
Sementara itu, terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, Bupati meminta semua OPD menyiapkan program-program prioritas, khususnya yang terdampak akibat pandemi. Hal itu menyusul dampak sangat besar yang ditimbulkan. Sebab, pandemi telah menggempur seluruh sektor yang ada saat ini, harap Bupati.
“Semua OPD agar menginventarisir beberapa hal, khususnya terkait pandemi. Kondisi pandemi yang menggempur seluruh sektor, harus menjadi ukuran pertama dalam penyusunan program. Maka, arah kebijakan yang diwujudkan nantinya menjadi pikiran-pikiran birokrasi yang mengakomodir berbagai dinamika yang ada di Kabupaten Karo,” pesannya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Binsar Situmorang menyebutkan, strategi Musrenbang RKPD tahun 2022, harus memperhatikan 3 T, yakni tepat sasaran, tepat mekanisme dan tepat guna, sehingga selaras dan sinkron dengan visi misi Pemprovsu dan Pemerintah Pusat, katanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sadarta Bukit, mengatakan, DPRD Karo sudah mengakomodir dan merangkum aspirasi konstituen yang dirumuskan dalam bentuk Pokir DPRD.
“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dalam Musrenbang RKPD berhak menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (R1)