Berastagi, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang secara resmi membuka Workshop Working Group Pengembangan Kopi dan Kakao Berkelanjutan di Kabupaten Karo yang dilaksanakan di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kamis (30/05/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi peningkatan tata kelola landscap penghasilan kakao dan dan kopi melalui Key Activity Group (KAG) 3 penerapan manajemen lanscap berkelanjutan dan tata kelola multi pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati Cory Sriwaty Sebayang mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karo mengapresiasi Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas yang telah memberikan perhatian kepada Kabupaten Karo untuk menjadi salah satu lokasi program Lascarcoco.
Menurut Bupati, dengan support dari USAID dapat membantu petani yang ada di Kabupaten Karo untuk lebih meningkatkan produktivitas dan daya saing petani yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Bupati Cory Sriwaty Sebayang juga menyampaikan bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan usaha kopi dan kakao, maka telah terbentuk tim pengembangan kopi dan kakao yang berkelanjutan tahun 2023-2025.
“Dengan adanya tim yang terbentuk diharapkan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pengembangan kopi dan kakao di Kabupaten Karo, untuk itu sangat dibutuhkan komitmen bersama dengan seluruh pihak yang terkait,” ujarnya.
Ia berharap hasil dari workshop working group ini tepat sasaran dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di sektor perkebunan tanaman kopi dan kakao.
Pantauan Jurnalis Karosatuklik.com pada acara Workshop Working Group Pengembangan Kopi dan Kakao Berkelanjutan dalam sesion diskusi dan dialog beragam gagasan dan masukan muncul dari peserta bagaimana strategi pengembangan kopi dan kakao dengan melakukan peningkatan produksi dan produktivitas berbasis kawasan lewat peremajaan, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, implementasi GAP, penerapan inovasi teknologi perbenihan termasuk peran penting pemerintah serta political will kepala daerah dan DPRD. (R1)
