Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (18/9/2025) malam.
Rakornas dipimpin langsung Ketua Satgas Nasional KDMP yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, jajaran Kemenko Pangan, para bupati/wali kota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut, serta unsur Forkopimda.
Dalam arahan dan sambutannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa mulai 22 September 2025, koperasi desa sudah dapat mengajukan proposal pinjaman.
Pemerintah telah melakukan perbaikan sistem agar pencairan dana lebih mudah.
Dorong Percepatan Penyaluran Pinjaman
“Unit Koperasi Merah Putih berhak meminjam maksimal Rp3 miliar dengan jangka waktu pengembalian enam tahun.
Usaha yang bisa dijalankan meliputi toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, logistik desa, hingga gudang,” jelasnya.
Menurut Zulhas, dana dan aturan sudah tersedia, sehingga tidak boleh ada keterlambatan dalam implementasi di lapangan.
“Pemerintah sudah menyalurkan Rp200 triliun lewat bank Himbara, dan sebagian dana itu khusus untuk pinjaman ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Jadi modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas. Sekarang yang paling penting adalah percepatan penyaluran pinjaman,” tegas Zulhas.
Selain dukungan modal, pemerintah juga menyiapkan tenaga P3K maupun paruh waktu sebanyak dua hingga tiga orang untuk membantu operasional koperasi.
Gaji mereka ditanggung oleh negara, sedangkan sisanya dapat dipenuhi dari keuntungan koperasi.
Zulkifli Hasan menargetkan hingga November 2025, sebanyak 20.000 Koperasi Merah Putih di Indonesia dapat berjalan.
“Percepatan penyaluran pinjaman ke KDKMP akan memperkuat daya tahan pangan nasional.
Semakin cepat koperasi menyerap pinjaman, semakin cepat pula petani, nelayan, dan UMKM pangan mendapatkan manfaat untuk menjaga harga tetap stabil, stok aman, dan kesejahteraan rakyat meningkat,” paparnya.
Dari 6.100 Koperasi di Sumut, Hanya 202 yang Masih Aktif Beroperasi
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya, optimistis KDMP akan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Ia menargetkan pembentukan 80.000 koperasi yang tidak hanya berorientasi pada kelembagaan, tetapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut.
Namun, kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat,” ungkap Surya.
Surya menyebut Sumatera Utara memiliki potensi besar di sektor pangan dengan luas lahan mencapai 4,3 juta hektare yang menghasilkan komoditas unggulan seperti beras, jagung, cabai merah, dan bawang.
Namun, ia juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi daerah, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM), dan regulasi yang belum sepenuhnya berjalan. Dari sekitar 6.100 koperasi di Sumut, hanya sekitar 202 yang masih aktif beroperasi.
Di Kabupaten Karo sendiri, kendala serupa juga dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat yang terlihat dari minimnya jumlah anggota, citra negatif koperasi akibat kasus bermasalah serta maraknya pinjaman ilegal, hingga keterbatasan SDM pengelola.
Hingga saat ini, di Kabupaten Karo telah terbentuk 269 badan hukum koperasi.
Dari jumlah tersebut, 21 koperasi sudah memiliki NIB, 21 memiliki NPWP, 4 KDMP membuka rekening, 114 koperasi memiliki microsite, dan 2 koperasi mulai menjalankan usaha. (R1)
