Dairi, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menandatangani Surat Kuasa Khusus Bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Okto Rikardo, SH di Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi, Sidikalang, Kamis (28/03/2024).
Penandatanganan Surat Kuasa Khusus ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kejaksaan Negeri Dairi tentang penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka menghadapi permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, Risnawati Berutu, warga Desa Maholida, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, serta Tema Bancin, warga Desa Desa Maholida, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam masalah terbitnya sertifikat hak milik atas nama Risnawati Berutu dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Tanah Makodim) di Desa Maholida, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kami tentu sangat terbantu, dan berterimakasih atas usaha dan keikutsertaan Kejaksaan Negeri Dairi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya tentang kepastian dan jaminan hukum,” ucap Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Dairi yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Pakpak Bharat atas terlaksananya acara ini, lanjutnya.
“Semoga dengan telah ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus ini, bisa menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik diluar maupun didalam pengadilan yang dihadapi atau yang di perkirakan akan dihadapi oleh OPD di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat,” sebut Bupati.
Turut mendampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dairi, Okto Rikardo, SH dalam acara ini, segenap jajaran Kejaksaan Negeri Dairi.
Sementara Bupati Pakpak Bharat didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pakpak Bharat, Marulak Hartanto Simangunsong, S.ST, M.Si, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pakpak Bharat, Satri Lumban Gaol, SH, serta beberapa pejabat lainnya. (WES)
