Berita terbaru hari ini– Laman 133 dari 253

500 Ribu Alat Tes Covid-19 Diretur, Negara Berpotensi Rugi Rp169 Miliar

Headline, Nasional|18 Maret 202118 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menguak adanya 500 ribu alat tes Covid-19 yang dikembalikan oleh laboratorium dan rumah sakit ke Badan Nasional Penanggulangan

Mahfud MD Suruh Said Didu Belajar

Politik|18 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa penguasa dapat melanggar konstitusi demi melindungi rakyat. Said berpendapat justru

Partai Politik

Gugat AHY karena Dipecat dari PD, Jhoni Allen Tuntut Ganti Rugi Rp 55 M

Politik|17 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Politikus Jhoni Allen Marbun menggugat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dkk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran tak

kejagung-periksa-dirut-trimegah-aset-manajemen-terkait-korupsi-asabri-zkm

Hukum

Kasus Asabri: Kejaksaan Agung Pastikan Sudah Sita 17 Kapal Heru Hidayat

Headline, Nasional|17 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, mengatakan pihaknya telah menyita 17 kapal sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi

KSP: Ada Agenda Tersembunyi di Balik Wacana Presiden 3 Periode

Politik|16 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menyebut, wacana presiden 3 periode sebenarnya muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jakarta, Karosatuklik.com - Hasil dari agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Menteri Hukum dan HAM atau Menkum HAM Yasonna Laoly membenarkan hal itu. "Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (administrasi hukum umum)," kata Yasonna kepada detikcom, Selasa (16/3/2021). Yasonna mengatakan pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB dari kubu Kepala KSP Moeldoko itu. Menkum HAM akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Demokrat dengan AD/ART Demokrat. Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD ART partai," ujarnya. Lebih jauh, Yasonna belum bisa memastikan kapan keputusan terkait hasil KLB Demokrat akan dikeluarkan. Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Moeldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen. "Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi," jelas Menkum HAM. Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut hasil KLB Partai Demokrat yang digelar secara sepihak gagal didaftarkan ke Kemenkum HAM. Andi Arief menyebut hal itu terjadi karena kubu KLB terganjal Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik. "Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa (16/3/2021). (Dtc)

Partai Politik

Menkum HAM Ungkap Kubu Moeldoko Sudah Serahkan Hasil KLB Demokrat

Politik|16 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Hasil dari agenda yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) telah diserahkan ke Kementerian

Pilkada Serentak

Mendagri: Di 2016 Tak Ada Fraksi Tolak Pilkada Digelar Serentak 2024!

Politik|15 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan tetap menggelar Pilkada Serentak 2024. Tito mengatakan jadwal itu sudah ditetapkan dalam UU

Partai Politik

MPR Waspadai “Penggorengan” Isu Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional, Politik|15 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Publik Indonesia kembali disuguhkan perdebatan mengenai perpanjangan jabatan presiden-wakil presiden selama tiga periode, dari yang kini berlaku maksimal 2 periode. Jajaran MPR

Partai Politik

Heboh Skenario Jabatan Presiden 3 Periode, Tjahjo: Manuver Murahan

Nasional, Politik|15 Maret 2021

Jakarta, Karosatuklik.com – Mantan Ketua MPR Amien Rais menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Usulan ini menuai polemik

KPK Sita Duit Rp52,3 Miliar Kasus Suap Edhy Prabowo

Hukum

Berita

Jelajah

Tanah Karo

Politik

Sumut

Viral

Nasional

Hiburan

Bisnis

Pembangunan

Teknologi

Otomotif

Olahraga

Musik

Kesehatan

Peristiwa

Edukasi

Tips & Trik