Barusjahe, Karosatuklik.com – Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting hadiri Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus Kabupaten Karo Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Camat, Jalan Gotong Royong No. 01 Barusjahe, Kecamatan Barusjahe. Jumat (11/10/2024).
Dalam kesempatan ini, Theopilus Ginting mengungkapkan, tujuan dari kegiatan ini bukan hanya rangkaian kunjungan kerja Sekretaris Utama BKKBN RI dan Kepala BKKBN Sumut dan rombongannya di Kabupaten Karo.
“Kegiatan intensifikasi pelayanan KB ini menjadi media untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dalam percepatan pencapaian program bangga kencana secara menyeluruh, serta menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama di daerah yang belum memiliki tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB,” ucapnya.
“Kegiatan hari ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dan juga meningkatkan angka prevalensi pemakaian alat kontrasepsi modern. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB, atau disebut Bangga Kencana,” sebut Wakil Bupati.
“Semoga tujuan kita mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi, demi terwujudnya kehidupan reproduksi yang sehat, terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan serta kesakitan dan kemarian yang disebabkan oleh kehamilan terlalu muda, terlalu tua,terlalu dekat, atau terlalu banyak melahirkan akan dapat kita capai,” ujar Wakil Bupati Karo dalam sambutannya.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Karo sangat berterimakasih kepada Sekretaris Utama BKKBN RI dan Kepala BKKBN Sumut dan rombongannya yang jauh-jauh datang ke Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo,” ungkap Wakil Bupati.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH menegaskan pentingnya evaluasi program percepatan penurunan stunting (PPS) dan Bangga Kencana pada tahun 2024.
Ia juga menyampaikan bahwa Keluarga Berencana atau yang kerap disingkat menjadi KB adalah program yang tertata dan terencana berskala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk.
“Membina keluarga tentunya harus tertata dan terencana, kami dari pemerintah melalui program KB yang dijalankan BKKBN melakukan usaha untuk mengatur hal tersebut, khususnya dalam mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak dalam keluarga, hal ini berguna untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” jelas Munawar Ibrahim.
Munawar menyebutkan bahwa saat ini angka stunting di Sumut sudah mencapai 18,9 persen, namun masih ada sebagian Kabupaten yang angkanya cukup tinggi, hingga 28 persen.
Namun Ia optimis, jika upaya akselerasi terus dilakukan, Sumut bisa menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada akhir tahun 2024.
“Sumatera Utara on the track. Jika target 14 persen tercapai, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Yang penting, kita terus bekerja keras agar angka stunting tidak naik lagi,” tegas Munawar
Sementara Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, mengungkapkan pentingnya upaya serius dalam percepatan penurunan stunting dan keberhasilan program Bangga Kencana di Sumut.
Pada rapat evaluasi yang digelar di Karo, Tavip menekankan bahwa anak-anak balita saat ini akan menjadi generasi dewasa yang harus bersaing secara global pada tahun 2045.
“Kita bicara stunting ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang kita lindungi dari stunting hari ini, merekalah yang akan memimpin dan berkompetisi dengan negara lain pada 2045. Ini menjadi isu nasional karena dampaknya sangat besar,” ujar Tavip.
Tavip mengakui bahwa tidak semua kebijakan selalu berhasil di setiap daerah.
“Ada daerah yang mungkin membutuhkan karakter kepemimpinan berbeda untuk menerapkan program ini dengan lebih baik. Tantangan di daerah pegunungan berbeda dengan wilayah pesisir, jadi kebijakan tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.
Dijelaskanya Program Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu program yang digunakan untuk memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegritas. Misalnya terkait dengan angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR).
“Intinya kegiatan ini mereview capaian semester I, jadi mana yang tercapai, dan yang mana yang tidak tercapai. Sehingga disisa waktu ini mestinya bisa menjadi akselerasi agar kemudian program tersebut bisa dikawal dan kemudian bisa verifikasi resikonya. Jadi kegiatan ini sebetulnya esensinya adalah memitigasi jangan sampai diakhir tahun tidak tercapai. Maka yang semester pertama itu direview capai-capaiannya,” jelasnya
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan peninjauan pelaksanaan fasilitasi integrasi pelayanan KBKR Khusus Kabupaten Karo oleh Wakil Bupati dan Tim BKKBN Pusat yang dalam hal ini adalah pelaksanaan program KB melalui pemasangan implant bagi masyarakat Kecamatan Barusjahe.
Turut hadir Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavif Agus Rayanto, M.Si beserta rombongan, Kepala BKKBN Provinsi Sumut, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karo, Caprilus Barus, S.Sos, Kepala DP3AP2KB Karo, Dr. Arjuna Wijaya, Sp.P, Kepala DPMD Karo, Data Martina, AP, M.Si, Forkopimca Barusjahe serta para peserta program Keluarga Berencana. (R1)
Baca Juga:
- Buka Rakor Monev Implementasi Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Karo 2024, Bupati Sebut Harus Efektif, Konkrit, Tepat Sasaran dan Berbasis Data
- Bupati Karo Hadiri Rakor dan Advokasi Gerakan Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting se-Sumut
- Wakil Bupati Karo: Sinergi Penguatan Tokoh Agama Untuk Keluarga Berencana yang Berkualitas Bebas Stunting
