Jakarta, Karosatuklik.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta untuk memastikan tercapainya tujuan kementerian sesuai rencana strategis, akuntabilitas belanja anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan optimalnya kinerja seluruh unit sebelum penutupan tahun berjalan.
Rapat berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal Ruang Rapat Soepomo Lantai 7, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Dalam arahan pembukanya, Nico menegaskan pentingnya konsistensi evaluasi kinerja antar-unit utama sebagai instrumen kendali pelaksanaan program serta upaya mendorong percepatan target dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
“Capaian kinerja tidak hanya diukur melalui serapan anggaran, namun juga melalui dampak nyata kepada masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Nico.
Dalam paparannya, Sekretaris Direktorat Jenderal KI Andrieansjah yang hadir mewakili DJKI menjelaskan bahwa kinerja DJKI pada periode B11 menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam akselerasi layanan dan pencapaian target strategis nasional.
“Pelaksanaan kinerja B11 menunjukkan progres positif melalui penguatan layanan berbasis digital dan percepatan target program strategis nasional di bidang kekayaan intelektual.
Optimalisasi layanan publik, efektivitas penegakan hukum, serta pengembangan sistem informasi terpadu terus kami dorong untuk memastikan transparansi dan efisiensi layanan,” ujar Andrieansjah.
Andrieansjah turut menyampaikan bahwa pelaksanaan kinerja B11 menunjukkan progres positif melalui sejumlah penguatan layanan berbasis digital serta percepatan penyelesaian target program strategis nasional di bidang kekayaan intelektual.
Upaya tersebut antara lain mencakup optimalisasi layanan publik, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pengembangan sistem informasi terpadu guna mendukung transparansi dan efisiensi layanan.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas langkah tindak lanjut untuk mencapai target kinerja akhir tahun dan penguatan koordinasi antar-unit agar pelaksanaan program prioritas dapat tercapai sesuai ketentuan dan standar tata kelola birokrasi modern.
Sebagai tambahan informasi, rapat ini dihadiri oleh pejabat tingkat Eselon I, II, dan jajaran pimpinan teknis Kementerian Hukum baik secara luring maupun daring.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmen untuk mewujudkan kinerja yang berkualitas, berorientasi hasil, dan berfokus pada akselerasi pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, serta memastikan implementasi program prioritas berjalan sesuai arah kebijakan nasional. (WKS/MRW)
