Jakarta, Karosatuklik.com – PT Freeport Indonesia menjanjikan bakal mengisi kantong penerimaan negara mencapai Rp560 triliun sampai 2041. Jumlahnya naik dua kali lipat dari sumbangan penerimaan perusahaan selama 28 tahun terakhir, Rp280 triliun.
“Sampai 2041, Freeport akan berkontribusi sampai US$40 miliar atau setara Rp560 triliun,” kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas di acara Media Group News Summit Indonesia 2021 secara virtual, Kamis (28/1/2021).
Bila dirata-rata, aliran uang Freeport ke negara Rp14 triliun per tahun dalam 20 tahun ke depan. Jumlahnya naik dari kontribusi perusahaan ke negara sebesar Rp10 triliun per tahun pada 1992-2020.
Tak hanya mengisi kantong negara, perusahaan tambang di Grasberg, Timika, Papua itu juga mengklaim memberi kontribusi ke pengembangan masyarakat dengan nilai investasi rata-rata mencapai Rp1 triliun per tahun. Investasi ini digunakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur.
Sementara realisasi investasi pengembangan masyarakat dari Freeport mencapai US$1,73 miliar pada 1992-2020. Freeport, katanya, juga berkontribusi ke pendapatan daerah Mimika sekitar 94 persen, pendapatan daerah Papua 48 persen, dan pendapatan nasional 0,6 persen pada 2015.
Selain berkontribusi secara nilai ekonomi, Tony mengklaim Freeport sudah menyerap 27.459 tenaga kerja selama ini, mulai dari level kontraktor hingga karyawan langsung.
Bahkan, dampak ganda dari penyerapan tenaga kerja mencapai 210 ribu kesempatan kerja di Papua dan luar Papua.
“40 persen karyawan langsung PTFI adalah masyarakat Papua yang menduduki berbagai posisi hingga manajemen senior, termasuk posisi direktur,” tuturnya.
Menurut catatannya, Freeport juga sudah mengalirkan 11.566 beasiswa sejak 1996. Sementara di bidang lingkungan, anak perusahaan holding BUMN tambang itu juga disebut telah melakukan sejumlah program, seperti reklamasi pesisi di Muara Ajkwa dengan menanam mangrove seluas 401,31 hektare (ha).
Kemudian, reklamasi lahan tailing tidak aktif seluas 873 ha dan konservasi serta repatriasi satwa endemik.
Total biaya reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang mencapai US$350 juta. (cnnindonesia.com)