Jakarta, Karosatuklik.com — Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritik MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, sikap MPR itu kekanak-kanakan.
Menurut Lucius, sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri.
Menurut dia, alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.
Masa gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta mencopot Menkeu sih? Itu kok kekanak-kanakan banget,” kata Lucius saat dihubungi, Rabu (1/12/2021).
Lucius menilai MPR seolah lupa bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN bukan hanya kemauan Menkeu. Anggaran itu dibahas Menkeu bersama dengan DPR.
Ia menambahkan, apabila MPR memang memiliki alasan untuk menaikan anggaran mereka, seharusnya hal itu diperjuangkan saat proses pembahasan di DPR. Dengan sikap MPR seperti ini, menurutnya MPR hanya memanfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain.
“Jangan manfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain, apalagi dengan alasan yang lebih terlihat sentimentil,” tutur Lucius.
Lebih lanjut, Lucius berpandangan bahwa Sri Mulyani pasti memiliki alasan khusus mengurangi anggaran MPR. Salah satu yang menurutnya bisa menjadi alasan itu yakni soal kinerja MPR tahun 2021 yang tidak mencapai target.
“Sehingga Menkeu memberikan semacam punishment dengan mengurangi anggaran MPR. Kan memang anggaran itu harus berbasis kinerja. Lembaga dengan kinerja yang tak memuaskan layak dihukum dengan memotong anggaran mereka,” jelas dia.
Kemudian, jika MPR mempersoalkan anggaran untuk sosialisasi empat pilar, menurut Lucius sudah tepat Sri Mulyani anggaran itu. Sebab, ia menilai hasil dari sosialisasi empat pilar ini tak jelas.
“Ini lebih terlihat seperti proyek-proyekan MPR saja. Sudah cukup lama sosialisasi empat pilar ini dilakukan MPR, mana hasilnya? Mestinya empat pilar itu sudah tertanam pada setiap warga hingga pelosok jika MPR melakukan sosialisasi secara konsisten dan sungguh-sungguh,” paparnya.
Mengenai pernyataan pimpinan MPR yang menyebut Sri Mulyani beberapa kali tidak memenuhi undangan, menurut Lucius seharusnya tidak perlu jadi masalah. Lucius mengatakan, MPR semestinya bisa memahami alasan yang disampaikan Menkeu ketimbang mengancam Menkeu agar dicopot Presiden.
“Menkeu itu enggak ngurus MPR doang. Dan jika pembicaraannya soal refocusing anggaran, kan forum pembahasan anggaran itu sudah ada di DPR. Ngapain pakai ngundang khusus Menkeu untuk bahas anggaran di luar prosedur resmi melalui DPR?” papar Lucius.
“Lagian Menkeu itu hanya punya kewajiban untuk menghadiri raker atau rapat-rapat dengan mitra di DPR. MPR itu bukan mitra Menkeu, jadi kalau pas janjian ketemu Menkeu tidak bisa hadir, ya pasti ada alasan rasional yang disampaikan. MPR jangan ngambek,” pungkasnya.
Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang.
“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan,” kata Fadel saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/11).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari mengatakan pemotongan anggaran MPR tidak bisa dihindari dan dilakukan karena keuangan negara masih fokus digunakan untuk menangani covid-19. Karena fokus itu, pemerintah mau tak mau harus memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga (k/l), termasuk MPR.
“Sebagai upaya fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seluruh k/l diminta melakukan refocusing,” ungkap Rahayu, Rabu (1/12). (R1/CNNindonesia.com)
