Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang hadiri pembukaan Roadshow Bus KPK Tahun 2023 di Kompleks Tapian Daya, Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. KM.5, Medan, Kamis (26/10/2023).
Ikut mendampingi Bupati Karo, Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si serta beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkab Karo.
“Kita akan terus mendorong agar budaya antikorupsi tercipta di Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Ini merupakan langkah utama dalam mencegah tindakan korupsi,” sebut Bupati usai pembukaan Roadshow Bus KPK Tahun 2023 yang mengusung Tema: “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” itu.
“Salah satunya dengan cara edukasi yang terus menerus, menanamkan rasa malu dan paham bahwa tindakan korupsi itu salah,” jelas dia.
Pada kesempatan itu, Bupati Cory Sebayang tampak bertemu dan bersilaturahmi dengan Komandan Korem 022/PT Kolonel Inf Agustatius Sitepu, S.Sos, M.Si yang juga mantan Dandim 0205 Tanah Karo.
Sementara Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin usai membuka secara resmi Roadshow Bus KPK Tahun 2023 menyampaikan bahwa ini merupakan langkah utama dalam mencegah tindakan korupsi, salah satunya dengan cara edukasi yang secara terus menerus menanamkan rasa malu dan paham tindakan korupsi itu salah dan mendorong agar budaya anti korupsi tercipta di Indonesia.
Hassanudin juga menyampaikan bahwa “Mengubah budaya bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, oleh karena itu membudayakan anti korupsi harus terus menerus digaungkan,” ungkap Pj Gubsu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H berharap, semangat yang digaungkan pada acara ini diteruskan ke Kabupaten/Kota untuk membudayakan anti korupsi.
Kegiatan membudayakan anti korupsi menurutnya juga harus dijaga kontinuitasnya, untuk menciptakan generasi yang benar-benar anti korupsi.
Nurul Gufron: Pentingnya Komitmen dari Hati
Seusai pembukaan Roadshow Bus KPK Tahun 2023, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berkomitmen menyelamatkan Keuangan dan Aset Negara atau Daerah serta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jln. Diponegoro Nomor 30, Medan.
Di awal rapat koordinasi itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron mengatakan, koordinasi ini penting agar struktur pemerintah terkoordinasi menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penyelamatan aset daerah/negara.
Ketika koordinasi tidak berjalan, sebutnya, akan terjadi disharmonis. Hal ini mengakibatkan wajah negara dalam penyelamatan aset daerah berbeda-beda di mata rakyat.
Nurul Gufron mengingatkan pentingnya komitmen dari hati untuk mengelola uang dan barang daerah. Dia menyebutkan empat faktor yang harus ada dalam pengelolaan tersebut, yakni pasti, jelas, akuntabel, dan transparan.
Rapat koordinasi itu diisi oleh pemaparan dan tanya jawab tentang penyelamatan keuangan dan aset daerah. Bertindak sebagai narasumber antara lain Direktur Penetapan Tanah Instansi Pemerintah Kementerian ATR/BPN Sri Pranoto dan Analis Kebijakan Ahli Madya Dirjen Bina Keuangan Daerah, Andri Hikmat. Masing-masing pembicara menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah.
Terkait hal tersebut, Pemprov Sumut memiliki beberapa fokus perhatian, mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba. (R1)
