Medan, Karasatuklik.com – Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd menghadiri ‘Rakor dan Advokasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024” di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Senin (03/06/2024).
Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sumut, Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH dalam sambutannya mengatakan, sangat diperlukan persiapan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya menggelar pertemuan rutin dengan stakeholder terkait.
“Guna mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di tingkat Kota/Kota,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, katanya terus memperkuat kapasitas petugas Posyandu, tentunya melalui pemberdayaan ini diharapkan berdampak langsung pada penurunan angka stunting.
Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto yang menjadi nara sumber berjudul, “Akselerasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024” menyamoaikan, Sumut menjadi penyangga penurunan stunting angka secara nasional. Oleh karena itu diharapkan perlu kerja keras dan kerja nyata seluruh elemen masyarakat di Sumut.
Ia menekankan, perlunya menurunkan angka stunting baru, bukan memperbaiki gizi bayi yang sudah tervonis stunting. Langkah lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah memonitor calon pengantin atau pengantin baru, agar mencegah melahirkan bayi stunting.
“Kalau kita fokus membenahi anak stunting kemungkinan normalnya hanya 20%, jadi kita lebih baik fokus pada mencegah lahirnya stunting baru, sembari berupaya mengoreksi bayi stunting. Ini diawali memonitor calon pengantin dan pengantin baru agar tidak melahirkan anak stunting,” ungkap Tavip Agus Rayanto.
Sementara Pj Gubernur Sumut Hassanudin, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri menargetkan prevalensi stunting 14,5% di tahun 2024, dimana saat ini angka prevalensi stunting Sumatera Utara adalah sebesar 18,9%.
“Ini butuh koordinasi dan kolaborasi, penanganan stunting butuh kerja sama strategis antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, TPPS Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya,” ujar Hassanudin.
Program tersebut menurut Hasanudin dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak seirama dengan sasaran yang tepat.
Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd usai pertemuan itu menyebutkan, Pemkab Pakpak Bharat terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting di daerahnya.
“Stunting ini masih menjadi salah satu fokus utama kita, mengingat masih tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Pakpak Bharat saat ini. Ketepatan intervensi yang dilakukan, harus tepat sasaran agar secara nyata berdampak kepada penurunan stunting. Misalnya, intervensi spesifik seperti suplemen, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI,” ungkap Wakil Bupati.
Berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, angka prevalensi stunting Kabupaten Pakpak Bharat berada pada kategori tinggi, yakni sebesar 28,9 persen, peringkat ke-4 dari 33 Kabupaten/Kotase-Sumatera Utara. (WES)
