Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo Cory Sebayang bersama Forkopimda Kabupaten Karo ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi yang dilaksanakan di Hotel Grand City Hall Medan, (02/11/2022).
Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Br Tarigan, Dandim 0205/TK Letkol Inf Benny Angga Ambar Suoro, Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH, SIK, MH Perwakilan Kajari Karo, dan Kepala OPD terkait.
Pemkab Karo akan Percepat Daya Serap Anggaran dan Kendalikan Inflasi
Usai mengikuti Rakor tersebut, Bupati Karo, Cory Seriwaty Sebayang, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karo akan mengikuti arahan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara, dalam menekan angka inflasi dan mempercepat daya serap anggaran di Kabupaten Karo.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Karo melalui dinas terkait akan terus menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan, agar inflasi di Kabupaten Karo dapat diatasi.
“Bukan itu saja, Pemerintah Kabupaten Karo bersama Forkopimda juga akan mengopimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karo yang sudah dibentuk, sehingga dapat menyelesaikan hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada di Kabupaten Karo,” ujar Bupati Karo.
Arahan Gubernur Sumut
Sebelumnya, Gurbernur Sumut, Edy Rahyamadi memaparkan, hingga awal November 2022, Realisasi penyerapan anggaran belanja APBD tahun 2022, di 33 Kabupaten/Kota dan termasuk Provinsi Sumatera Utara belum sampai 70 persen. Hal ini, menjadi catatan dan evaluasi bersama dalam peningkatan serapan belanja di Sumut ini.
Masih rendahnya serapan belanja di Sumut pada ujung tahun 2022 ini.
“Makanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melaksanakan Rapat Kordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi.
Edy Rahyamadi mengatakan bahwa pihaknya bersama Forkompimda Sumut dan Forkompimda Kabupaten/Kota melakukan evaluasi dalam waktu 4 bulan sekali. Sehingga dalam setahun kita lakukan tiga kali.
“Dalam penutupan akhir tahun dalam mengevaluasi khususnya dalam pengelolaan keuangan tahun 2022 yang ada di Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota,” kata Gubernur Edy kepada wartawan usai acara tersebut.
Untuk mengantisipasi rendahnya serapan anggaran tidak terulang kembali, Gubernur Edy Mengatakan pihaknya melakukan kajian dan analisa untuk APBD tahun 2023 nantinya.
“Yang kedua, kita juga melakukan evaluasi untuk di tahun 2023, seharusnya sudah direncanakan pada bulan 11 ini, dilakukan lelang tender, ini kita panggil yang mana yang belum diatur, dalam percepatan kelolaan keuangan dalam hal pembangunan,” jelas mantan Pangkostrad itu ” sebutnya. (R1)
