Berastagi, Karosatuklik.com – Ketua Ikatan Cendikiawan Karo Sumatera Utara, Dr, Ir Budi Derita Sinulingga, Msi, untuk kesekian kalinya kembali mengkritisi Jalan Letjen Jamin Ginting Medan – Kabupaten Karo, jalur wisata yang dikenal padat dengan “medan ekstrem” itu yang juga menjadi bagian interkoneksi 12 kabupaten Sumut dan Aceh masih dianggap sebelah mata oleh Kementerian PUPR, Bappenas, Kemenhub dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Sehingga tak pelak lagi setiap terjadi kemacetan, antrean kendaraan dari ke dua arah langsung mengular puluhan kilometer.
Pembangunan jalan Tol (bebas hambatan) antara Medan-Berastagi sangat mendesak direalisasikan mendukung pengembangan mega proyek kawasan Danau Toba.
Hal itu mengingat kondisi jalan ini sudah tidak mampu lagi menampung membludaknya kendaraan yang melintas. Kalau beberapa waktu lalu, kemacetan parah hanya terjadi di hari-hari tertentu saja, atau saat menjelang libur panjang saja, tapi belakangan ini, hampir setiap hari terjadi kemacetan parah.
Parahnya lagi, sekarang ini bukan lagi cuma soal kemacetan yang dikuatirkan terjadi secara tiba-tiba, tapi longsor yang menghantui pengguna jalan.
Tol Medan-Berastagi sangat berpotensi dibangun pemerintah ataupun investor. Bisa juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti yang sudah dilakukan di sejumlah jalan tol di Pulau Jawa. Sekarang tinggal bagaimana political will pemangku kepentingan di Sumatera Utara mulai dari Pemprovsu, DPRD Sumut hingga BBPJN dan lainnya.
Hal itu diungkapkan Dr, Ir Budi Derita Sinulingga, Msi didampingi Guru Besar USU dan juga Dewan Pakar ICK Sumut, diantaranya, Prof Dr, Ir Sukaria Sinulingga, M.Eng, DR Sumbul Sembiring Depari MSc, Prof Dr Ir Meneth Ginting, MADE, Prof, Dr, Paham Ginting, SE, MSi, saat bincang-bincang dengan Robert Tarigan, SH Pimpinan Redaksi/Penjab Karosatuklik.com di Medan, Senin (13/1/2025).
Menurut Budi Derita Sinulingga yang juga mantan Kepala Bappeda Sumatera Utara, hal itu juga dipaparkannya saat menghadiri undangan kunjungan kerja (kunker) dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sumut Badikenita Putri Sitepu di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumut, Kementerian PUPR yang juga membahas terkait jalan Medan – Berastagi, 9 Januari 2025.
Dalam Pertemuan dengan BBPJN Sumut, Terungkap Sejumlah Rangkuman Penting Diskusi, Diantaranya:
Berdasarkan data dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionsl (BPJN) Sumut, Kementerian PUPR, terungkap jalan nasional Medan – Berastagi ‘Emergency’ atau sudah tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas dan harus dilebarkan jadi 2×7 meter, tapi hampir tak mungkin karena kiri kanan jalan ada jurang dan hutan lindung.
Berdasarkan drone yang dilakukan ICK Sumut disimpulkan bahwa sangat rawan longsor kembali terjadi karena kondisi batuan, curah hujan tinggi dan getaran akibat lalu lintas. Paling kritis di kawasan Lau Kaban PDAM Tirtanadi Sembahe, Sibolangit.
Jalan sejajar yang dibangun oleh Pemprovsu tidak dapat membantu signifikan karena sempit dan masuk kawasan pemukiman di Kota Berastagi sehingga menimbulkan kemacetan juga.
Ekonomi Bagian Utara Kawasan Strategis Pariwsata Nasional (KSPN) Danau Toba terpuruk, khususnya Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.
Saran:
- Pembangunan jalan layang Tirtanadi
- Penelitian kondisi geologi dan lingkungan. Kemungkinan perlu jalan layang atau Kelok 11 Sembahe – Sibolangit dll.
- Bangun jalan nasional pengganti, jalur Delitua-Rumah Liang (Deli Serdang) – Desa Serdang, Barus Jahe (Kabupaten Karo) yang sesuai standard kolektor primair.
- Bangun jalan tol Medan Brastagi. Jalan tol ini sudah diusulkan Gubsu pada awal 2023.
Solusi tuntas ialah nomor 3 dan 4, dan yang paling baik nomor 4. Usul jalan layang dan jalan tol ini sudah disuarakan oleh Ikatan Cendikiawan Karo Sumatera Utara (ICKSU) sejak tahun 2018 ke DPRD Sumut hingga DPR RI dan Kementerian PUPR maupun Bappenas. Tapi suara kritis ICK Sumatera Utara hilang ditelan bumi. Pembangunan jalan layang PDAM Tirtanadi baru mulai diproses setelah korban jiwa meninggal dunia 14 orang akibat ditimpa material longsor pada 26 November 2024 kemarin atau satu hari jelang Pilkada serentak 2024.
DPD RI akan Perjuangkan Tol Medan – Berastagi
Dalam rapat tersebut, Srikandi Sumut Badikenita Putri Sitepu berjanji akan berupaya sekuat kuatnya agar pembangunan jalan tol dapat terwujud dan terealisasi secepatnya. Kabar gembira, pihak BBPJN Sumut Kementerian PUPR juga komit mendukung usulan ini. Tapi legislator Badikenita Putri Sitepu perlu dibantu oleh perwakilan kita anggota DPR yang lain agar lebih kuat, ada bapak Ijeck atau Musa Rajhekshah, Bob Andika Mamana Sitepu dll.
“Kita iri melihat Sumatera Barat yang mendapat Jembatan Layang Kelok 9 pada tahun 2003, padahal masalah kemacetan tidak separah jalan Medan – Brastagi. Jembatan Layang Kelok 9 Sumbar bahkan menjadi icon kemajuan pembangunan infrastruktur modern berskala nasional. Sekarang sudah mulai pula dengan jembatan layang di Sitinjau Lauik yang spektakuler,” kecam Dr, Ir Budi Derita Sinulingga, Msi didampingi Guru Besar USU dan juga Dewan Pakar ICK Sumut, diantaranya, Prof Dr, Ir Sukaria Sinulingga, M.Eng, DR Sumbul Sembiring Depari MSc, Prof Dr Ir Meneth Ginting, MADE, Prof, Dr, Paham Ginting, SE, MSi.
Belajar dari Pemprov Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut Dewan Pakar ICK Sumut perlu mengambil pelajaran dari Pemprov Sumatera Barat, yang tidak hanya meninjau lapangan dan mengirim surat ke pemerintah pusat, tapi memperjuangkannya secara kolektif. Beda dengan Sumbar, kesannya selama ini Pemprovsu malah menganaktirikan jalan Medan Berastagi dari pembangunan berskala modern.
Lebih lanjut ia mengatakan, memotong tebing di kawasan rawan longsor adalah salah satu solusi yang bisa diterapkan guna mengantisipasi kejadian longsor. Diketahui kejadian longsor di kawasan tersebut sudah sering terjadi. Hal itu disebabkan kemiringan tebing tersebut mencapai 45 derajat.
“Dan dilihat dari kasat mata jenis tanahnya seperti lempung, sedikit curah hujan tinggi maka terjadi longsor, untuk itu kami sarankan bagaimana kemiringan tebing ini harus dikurangi di bawah 45 derajat yaitu dengan cara cutting (pemotongan),” ungkapnya.
Namun usulan paling baik, yakni bangun jalan tol Medan Berastagi atau Kelok 11 yang sudah diusulkan ICK ke Gubsu pada awal 2023. Pembangunan berskala modern ini bukan gagah gagahan, tapi bagaimana menjawab kemacetan parah beberapa tahun kedepan yang tidak mungkin terelakkan sekaligus mengimbangi disparitas pembangunan bagian selatan KSPN Danau Toba yang sangat jauh lebih maju, mulai dari jalan tol hingga jalur kereta api sudah lebih dulu dibangun.
Pentingnya pembangunan tol Medan – Kabupaten Karo untuk meningkatkan daya saing bagian Utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Bukan itu saja, tol atau jalan layang ini untuk menghindari tanah longsor disejumlah lokasi yang sering terjadi tanpa bisa diprediksi.
Mengingat seringnya macat parah akibat longsor maupun mobil-mobil berbadan besar yang sering terguling/rusak di tengah jalan. Padatnya volume kendaraan baik siang maupun malam hari di titik lokasi rawan macat, seperti Simpang Selayang, Lau Cih (Hairos), Pancurbatu, Sembahe, Sibolangit (Hillpark), Bandar Baru, Doulu, Tugu Jeruk Tongkeh, Hotel Micki Holidai Resort, Bukit Kubu dan Berastagi sangat merugikan masyarakat, ungkapnya.
“Kemacetan di titik-titik lokasi tersebut tidak akan pernah berkurang kecuali semakin parah kedepannya, mengingat pesatnya pertambahan moda transportasi dengan berbagai jenis. Sementara lebar badan jalan sudah sangat terbatas,” paparnya.
“Sehingga kebutuhan tol semakin urgen direalisasikan. Pembangunan tol ini mutlak dibutuhkan mengatasi kerugian puluhan miliar akibat ditimbulkan kemacetan,” tegas Budi Derita Sinulingga yang dikenal vokal terkait jalur Medan – Berastagi.
“Sampai kapan rakyat dibiarkan terjebak di tengah kemacetan parah di Jalan Medan-Berastagi, sudah seharusnya pemerintah pusat harus hadir memberikan solusi konkret, jangan biarkan rakyat trauma setiap melintas di jalur yang dikenal ‘ganas’ dan sangat menguji adrenalin ini. Pasalnya, semua saling berlomba bagai di arena balapan menghindari kemacetan maupun longsor, baik bus-bus besar, bus AKDP, truck berbadan besar, mobil pribadi hingga sepeda motor,” simpulnya memungkasi. (R1)
Baca Juga:
- Miris! Jalan Medan-Berastagi Jalur Wisata dan Pertanian 11 Kabupaten Sumut dan Aceh Tidak Menjadi Skala Prioritas Nasional
- Jalan Medan-Berastagi Rawan Macet dan Longsor, Kementerian PUPR Diminta Antisipasi Dini
- Warga 6 Kabupaten di Sumut Demo Minta Jalan Tol dan Flyover di Jalan Medan-Berastagi
- Sumatera Utara Tambah 2 Ruas Jalan Tol Baru Siap Operasional Januari 2025, Tol Medan – Berastagi Kapan?
- Sumbar Punya Kelok 9, Harusnya Sumut Punya Kelok 11 di Jalan Medan Berastagi
