Medan, Karosatuklik.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan percepatan tranformasi digital berbagai sektor. Sehingga Indeks Daya Saing Digital Sumut, yang tahun 2023 masuk 10 besar nasional, ke depan dapat terus ditingkatkan lagi.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Transformasi Digital oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (16/5/2024).
Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Digital Sumut naik 5,7 poin dari tahun 2022, yang sebesar 38,2 menjadi 43 poin, dan masuk 10 besar nasional. Nilai tersebut diperoleh salah satunya dari perubahan signifikan pada regulasi dan kapasitas pemerintah daerah yang naik sebesar 17,1 poin.
Pemprov Sumut telah banyak melakukan digitalisasi pada birokrasi dan pelayan publiknya. Mulai dari menggunankan Sistem Portal Satu Data yang bisa digunakan secara mudah oleh masyarakat, pembayaran pajak kendaraan melalui e-samsat, simitrasumut.com, perpustakaan digital, memberikan pelatihan program fast track untuk 1.000 UMKM dan masih banyak lainnya.
Meski begitu, diperlukan banyak hal untuk mencapai transformasi digital. Mulai dari sistem digital yang handal, aplikasi yang lebih terintegrasi dan lugas. Sistem yang baik akan memungkinkan data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Diharapkan sistem yang ada terus dioptimalkan dan mesti dipastikan dapat digunakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Eko Dono Indarto menyampaikan pentingnya transformasi digital menyeluruh di pemerintahan. Transformasi digital bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima yang efektif dan efisien terwujud.
“Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk transformasi digital dan sistem yang terintegrasi tersebut mulai dari perencanaan hingga sumber daya manusia yang kompeten,” pesan
Eko. (R1)
