Catatan: Dr Bengkel Ginting
Kabanjahe, Karosatuklik.com – Menjelang Pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024 mendatang atau terhitung 124 hari lagi dari sekarang Kamis (25/7/2024), ternyata para bakal calon dan timnya, mengartikan demokrasi adalah “kemenangan” tanpa melihat proses dan tujuan.
Karena itu, beberapa Bacalon yang sedang bersiap untuk mendapat dukungan 20 persen kursi DPRD Karo hasil pemilu 2024, sangat jarang menampilkan gagasan terobosan pembangunan Kabupaten Karo.
Ironisnya, loby-loby dukungan parpol ke DPP Parpol menggambarkan betapa mahalnya ongkos politik yang harus dimiliki Bacalon. Atas fakta ini, bagaimana program pembangunan Karo lima tahun kedepan? Jika pengambil keputusan DPRD dan bupati terpilih sangat banyak mengeluarkan ongkos politik, maka dipastikan program pembangunan tidak berpihak kepada rakyat yang empunya kedaulatan.
Fakta-fakta empiris sejak pilkada 2005 yang memenangkan Drs DD Sinulingga, 2010 Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, 2015, Terkelin Brahmana, 2020, Cory Sriwaty Sebayang. Apa yang kita lihat dalam kurun waktu 20 tahun, tidak ada gagasan perubahan yang dapat menorehkan tinta emas dalam kepemimpinan mereka masing-masing.
Bahkan ada satu fakta politik, kalau pilkada tahun 2000 melalui DPRD, calon PDIP Sinar Peranginangin dilantik meski setelah gedung dewan terbakar. Sejak pilkada langsung 4 kali sejak 2005, 2010, 2015, 2020, meski PDIP tetap menang di pileg, tapi tetap tak pernah berhasil memenangkan Pilkada di Kabupaten Karo. Partai besutan Megawati Soekarno Putri ini langganan pemenang Pemilu tapi selalu kalah di Pilkada Karo yang dikenal sebagai “kandang banteng”.
Kita tidak tahu, apakah pilkada 2024 ada terobosan PDIP belajar dari 4 kali Pilkada selalu kalah. Beranjak dari pengalaman empat kali pilkada, untuk priode 2024 – 2029 ini, saya yakin partai PDIP sudah mengevaluasi dan menetapkan strategi pemenangan.
Salah satu informasi yang beredar di lapangan, PDIP akan mengusung putra Karo yang mumpuni baik dari SDM maupun cost politik yang memadai. Kalau ini benar, maka Kabupaten Karo akan memperoleh bupati yang akan memiliki gagasan untuk menerobos ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Karo. PDIP harus menebus kekeliruan seleksi kepala daerah di Karo.
Tingginya Biaya Poltik
Informasi lain yang berkembang di lapangan, Bacalon yang ingin berkontestasi, harus membeli perahu, minimal 2 sampai 3 miliar dan total biaya politik dengan DPT 300 ribu dan suara sah 210 ribu, maka dapat dipastikan dengan perkiraan 3 calon atau dua calon, maka money politik makin subur terjadi. Apalagi Pilkada berlangsung di tengah kelesuan ekonomi dan terpuruknya sejumlah harga jual pertanian Karo saat ini.
Dalam biaya politik itu juga terdapat “mahar politik”. Istilah mahar politik merujuk sejumlah uang yang diberikan kepada partai politik agar seseorang dipinang atau dicalonkan dalam pemilihan. Tanpa “mahar politik”, seseorang bisa terancam gagal maju dalam pemilihan.
Mahar diberikan untuk mendapat ‘stempel’ dan restu dari partai politik. Mereka berargumen klasik, mahar politik untuk menggerakkan mesin politik.
Padahal, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (kini, diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016), menyebutkan, partai politik dilarang menerima imbalan apa pun dalam proses pencalonan kepala daerah.
Disisi lain, para donatur juga akan memberi tambahan dana segar kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai memiliki potensi menang paling besar. Kontribusi besar donatur itu bukanlah tanpa kepentingan. “Tidak ada yang namanya makan siang gratis,” demikian idiom yang sering terdengar dan sudah lajim membudaya di dunia politik.
Tingginya biaya politik itu ujung-ujungnya membuat sebagian kepala daerah atau anggota legislatif terjerat praktik koruptif. Hal ini juga salah satu penyebab KPK sering menangkap (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif.
Selama masyarakat masih memaklumi adanya politik uang, pemimpin atau wakil rakyat yang korup akan terus ada. Namun, tidak ada kata terlambat. Bagi yang pernah menerima atau menganggap bahwa politik uang hal wajar, bisa mulai mengubahnya dengan menolak tegas politik uang sejak sekarang. Diperlukan peran aktif semua pihak. Tidak hanya KPK saja sebagai lembaga pemberantas korupsi, tetapi juga masyarakat.
Pilkada langsung serentak diharapkan bukan hanya instrumen yang mekanistik dan teknokratis, tetapi juga bagian dari pendidikan politik sebagai solusi atas apatisme publik yang terjadi.
Pilkada serentak adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut.
Lantas kalau proses rekrutmen bupati demikian mahal ongkos politik, apa yang akan terjadi di Kabupaten Karo?
Pembangunan infrastruktur ke pedesaan masih seperti sekarang, karena legislatif dan eksekutif akan sibuk menata kebijakan untuk mengembalikan ongkos politik. Faktanya bisa kita lihat infrastruktur jalan dan drainase sebagai urat nadi produksi pertanian di pedesaan masih buruk, mirisnya lagi dari tahun ke tahun urat nadi pertanian itu tidak pernah ditangani tuntas.
Demikian juga kesemrawutan kota Kabanjahe dan Berastagi tidak pernah menjadi perhatian serius pejabat yang berwenang. Jauh dari sentuhan estetika sebuah kota yang tertata indah dan rapi yang memberikan kebanggaan bagi warganya.
Komersialisasi jabatan eselon akan terus terjadi dan akan lebih parah komersialisasi di dunia pendidikan menjadi kepala sekolah hal yang sama juga akan terjadi di dinas kesehatan dan dinas-dinas basah lainnya. Atas beberapa dampak tersebut, pada akhirnya terpulang kepada masyarakat Karo sebagai pemilik kedaulatan dan pemberi mandat kekuasaan lima tahun kedepan.
Dari nama nama calon yang muncul, belum ada tawaran gagasan pembangunan Karo. Fakta menjelang pendaftaran ke KPU pada 27-29 Agustus nanti, belum diketahui apakah ada 4 calon, 3 calon, atau 2 calon. Kita tunggu, meski kita pesimis ada terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dengan ide dan gagasan segar. Bacalon dengan cost politik, apakah yang bisa diharapkan dari calon yang habis Rp40 – 50 miliar setelah mereka terpilih. Lanai terturiken.
Panggung Adu Ide dan Gagasan
Diibaratkan sedang berada di persimpangan jalan dimana tengah bersiap untuk memilih pemimpin yang mampu membangun Kabupaten Karo dengan ide-ide cemerlang. Untuk menghindari terjebak dalam politik yang stagnan.
Mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk memajukan daerah kita dengan visi yang jelas, misi yang kuat dan terukur dengan mendorong Pilkada 2024 di Kabupaten Karo jadi panggung adu ide dan gagasan untuk pembangunan lima tahun kedepan.
Ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang masa depan yang lebih baik untuk semua masyarakat Kabupaten Karo. Marilah kita tunjukkan bahwa Pilkada 2024 ini adalah tentang masa depan yang lebih baik, bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Mari tunjukkan bahwa Pilkada 2024 ini adalah tentang masa depan yang lebih baik, bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. (Penulis Adalah Dosen FISIP USU)
