Tangerang Selatan, Karosatuklik.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia pun menegaskan akan menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam TPPO, termasuk adanya dukungan bagi para penjahat tersebut.
“Kemarin baru saja kepolisian diberikan tugas oleh Presiden menjadi pelaksana harian terkait dengan Satgas TPPO sebelumnya diawaki oleh Kementerian PPA,” kata Kapolri Sigit di Pusat Misi Internasional Polri, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (31/5/2023).
Sigit menjelaskan Polri akan segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Selain itu, pemetaan terkait kejahatan TPPO tersebut tengah dilakukan.
“Saya kira ini segera kita tindak lanjuti segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan tentunya mapping saat ini sedang kita laksanakan,” urai dia.
Kapolri juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat Polri akan segera mengambil langkah. Dia memastikan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat di dalam TPPO.
“Dalam waktu dekat kita akan segera mengambil langkah dan tentunya sesuai dengan komitmen kita, kita akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya. Tentunya saat ini tim sedang mempersiapkan diri untuk mulai bekerja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sigit mengaku telah meminta Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mengungkap TPPO. Divhubinter dimintanya mencari informasi terkait kelompok-kelompok ataupun sindikat TPPO
“Terkait dengan masalah TPPO yang saat ini, saya minta juga dari divhubinter untuk kemudian bisa berkerja sama dengan negara-negara counterpart kita untuk mengetahui sindikat-sindikat yang bekerja sama dengan kelompok di Indonesia. Sehingga, kita bisa melakukan penegakan hukum pemberantasan terhadap masyarakat kita yang menjadi korban TPPO,” kata dia.
Menurutnya, data yang diperoleh menunjukkan sembilan juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, lima juta berangkat dengan cara ilegal. Oleh karenanya, Polri tengah berupaya melindungi hak-hak mereka.
Kapolri Sigit pun berharap perwakilan Polri yang ada di luar negeri dapat mengambil langkah kerja sama yang baik. Dia meminta perwakilan Polri berkoordinasi dengan otoritas setempat.
“Dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri bisa mengambil langkah-langkah bekerja sama, baik dengan negara setempat maupun segera menghubungi kita yang ada di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Satuan Tugas (Satgas) TPPO melakukan restrukturisasi untuk mempercepat langkah-langkah penanganan TPPO yang telah menelan ribuan korban Warga Negara Indonesia (WNI) dalam setahun terakhir. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Satgas TPPO.
“Presiden memerintahkan harus ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini,” kata Mahfud usai mengikuti rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Mahfud menceritakan saat dirinya memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pilar politik dan keamanan (polkam), semua negara ASEAN meminta Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan dalam TPPO. Mahfud menyebut TPPO merupakan kejahatan lintas negara dan bekerja sangat rapi, sehingga perlu ada tindakan tegas dari negara.
“Kita sendiri [pemerintah Indonesia] terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya, tapi terhambat oleh birokrasi mungkin juga oleh ‘per-backing-an’ dan sebagainya,” terangnya.
Mahfud mengatakan bahwa presiden secara tegas telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang melancarkan TPPO seperti modus per-backing-an. “Tadi pak presiden memerintahkan agar tidak ada backing-backingan bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing penegakan hukum adalah negara,” ujarnya. (R1/BeritaSatu)
