Medan, Karosatuklik.com – Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karo hadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (29/8/2025).
High level meeting di buka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi.
Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Dalam arahan dan sambutannya, Wagub Surya menekankan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota: (B)
Pertama, fokus pada pengendalian komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, dan bawang merah, melalui percepatan penyaluran SPHP, gerakan pangan murah, serta memperluas toko pantau inflasi.
Kedua, memperkuat kolaborasi antar-daerah (KAD) serta optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker untuk menjaga stabilitas harga.
Ketiga, Wagub meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi.
Selain itu, sambung Surya, pemerintah daerah juga diminta mengintegrasikan data pangan berbasis teknologi informasi melalui sistem monitoring harga dan stok pangan, yang akan diterapkan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Karo sebagai pilot project.
Untuk percepatan ETPD, Pemkab/Pemko diimbau mengoptimalkan penerimaan daerah secara non-tunai, memperluas kanal pembayaran digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking), serta mempercepat regulasi daerah guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia.
Pemda juga didorong meningkatkan literasi digital bagi OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha, sehingga realisasi transaksi non-tunai semakin meningkat.
Integrasi Data Pangan Berbasis Teknologi Informasi
Lebih lanjut Wagub Surya juga menegaskan pentingnya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah awal, pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan akan dimulai di Kota Medan, Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Langkat sebagai sistem dini harga dan stok pangan.
TP2DD adalah forum koordinasi lintas sektoral yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong inovasi dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yaitu penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk mempercepat ETPD, Surya meminta Pemkab/Pemko memperluas kanal pembayaran non-tunai pada pajak dan retribusi daerah. Kanal digital yang dimaksud mencakup QRIS, E-Commerce, hingga Mobile Banking.
“Optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai akan membuat PAD lebih transparan dan akuntabel,” ujar mantan Bupati Asahan itu.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Iman Gunadi menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara.
Tekanan inflasi sebagian besar bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.
Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut:
Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah.
Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga mengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk.
“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” pungkas Iman Gunadi.
Pemkab Karo akan Memperkuat Kerja Sama Antardaerah
Menyikapi arahan Wakil Gubsu dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan menyampaikan bahwa Pemkab Karo berkomitmen penuh mendukung langkah-langkah strategis Pemprov Sumut tersebut.
“Pemkab Karo siap memperkuat ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi daerah. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan PAD yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah daerah, BI, Bulog, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.
Selain itu, literasi dan realisasi elektronifikasi juga ditingkatkan melalui sosialisasi dan capacity building agar OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha memahami manfaat digitalisasi. Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo, jelasnya.
Dalam rapat high level meeting, TPID dan TP2DD Pemerintah Kabupaten Karo mendapat apresiasi program pajak non tunai terbaik. (R1)
