Sindeka, Karosatuklik.com – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang, Nova Juliana Sianturi mangatakan masih lambatnya serapan Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2021 ini di Kabupaten Pakpak Bharat.
Padahal, ini kita sudah masuk triwulan kedua tahun anggaran 2021, seharusnya serapan anggaran Dana Desa dan BLT bisa lebih besar lagi, beber Juliana di hadapan Bupati Pakpak Bharat saat berkunjung ke Kantor Bupati Pakpak Bharat di Kompleks Panorama Indah Sindeka (26/04/2021)
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati bersama Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si.
Franc Bernhard Tumanggor menjelaskan beberapa hal terkait lambatnya serapan Dana Desa dan juga penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang sampai saat ini memang masih terkendala beberapa hal.
‘Hal ini memang karena terkendala terkait beberapa regulasi yang harus kami lalui dahulu,” tutur Franc.
Terlebih lagi, imbuh Franc Bernhard Tumanggor menjelaskan, mengingat saat ini kami selaku Bupati masih terbilang baru menjabat, ada beberapa kewenangan yang tidak kami miliki saat ini diantaranya mengisi posisi jabatan strategis yang masih kosong, juga terkendala dengan belum selesainya Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2020, ini semua mau tidak mau menjadi kendala yang kami hadapi, ungkap Bupati.
Namun, Franc Bernhard Tumanggor juga menyampaikan terimakasihnya kepada pihak KPPN atas perhatian besar mereka terhadap progres pembangunan di Pakpak Bharat.
“Terimakasih atas atensi dan perhatian tinggi dari pihak KPPN, hal-hal yang sekiranya dapat kami bantu dan segerakan, mohon supaya disampaikan dan didiskusikan dengan kami,” ucapnya.
Lanjutnya menambahkan, saya pribadi sebenarnya kalau bisa serapan anggaran ini dipercepat akan lebih bagus, karena dampak kemajuan dan pembangunan tentu akan lebih cepat dinikmati oleh masyarakat kita, kata Bupati.
“Akan tetapi, itu tadi, jadi semacam kendala, banyak regulasi dan aturan yang harus kita lewati dan selesaikan dulu, termasuk pengisian jabatan kosong yang harus terisi dulu baru bisa menggunakan anggaran,” sebut Franc menutup pertemuan. (R1/Humas)