Medan, Karosatuklik.com – Ruas badan jalan nasional menghubungkan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Medan, dengan kota turis Berastagi, Kabupaten Karo tidak pernah sepi dari sorotan sejumlah elemen masyarakat. Kerusakan di sejumlah titik mulai dari Medan – hingga batas Kabupaten Karo bahkan dituding menjadi “proyek abadi” oknum-oknum tertentu.
Pasalnya, kerusakan yang terjadi setiap tahun, setiap tahun juga ada anggaran rutin dari APBN untuk perbaikannya. Namun, sungguh disesalkan perbaikan tersebut tidak pernah bertahan lama atau minimal 2 (dua) tahun. Parahnya lagi, daya tahan hotmik hanya bertahan 8 bulan, paling kuat hanya 1 (satu) tahun, padahal anggaran perbaikan setiap tahun mencapai puluhan milyar rupiah.
Bukan cuma kerusakan yang sering terjadi di jalan utama Medan – Berastagi yang menjadi sorotan tajam berbagai pihak namun sekarang ini setiap melintas di jalur tersebut masyarakat selalu ‘dihantui’ ancaman longsor dan kemacetan parah.
Tak ubahnya seperti “horor” yang menakutkan. Masyarakat harapkan perhatian serius dari Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Anggota DPRD Sumatera Utara Salmon Sagala, SE dan anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu SH, secara terpisah menjawab tim karosatuklik.com yang khusus meliput kawasan rawan longsor dan titik-titik kerusakan jalan mengungkapkan kekecewaanya terkait cepatnya kerusakan jalan nasional Medan – Berastagi, Jumat malam (18/12/2020) di Medan.
“Banyaknya lobang menganga dan aspal hotmix yang rusak di sejumlah titik sangat membahayakan pengguna jalan. Belum lagi sekitar 15 titik lokasi rawan longsor susulan yang menghantui pengguna jalan, terlebih jelang libur Natalan 2020 dan tahun baru 2021,” kata Salmon Sagala.
Senada, Firman Firdaus Sitepu, menyebutkan kebutuhan tol/cantilever memang sudah semakin urgen. Pasalnya, kata politisi Partai Golkar itu, kondisi jalan saat ini sudah tidak memadai lagi, emergency.
Jalan padat kendaraan,dari sejumlah kabupaten/kota Sumut/Aceh, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur besar, bahkan di hari-hari biasa kemacetan jalan sudah menjadi pemandangan biasa.
“Pembangunan Tol Medan – Kabupaten Karo memang sudah sangat layak dan mendesak sekaligus mencegah disparitas pembangunan serta terjadi gangguan aktivitas sosial budaya dari 11 kabupaten Sumut/Aceh,” tegasnya.
Tersedot Covid-19
Seperti pernah diungkapkan Selamet Rasidi, anggaran di Kemen-PUPR banyak ‘tersedot’ untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Akibatnya, banyak proyek/kegiatan tertunda, termasuk diantaranya pelebaran ruas jalan Medan-Berastagi. Dia menyebutkan, salah satu poin krusial yang belum terpenuhi untuk pengerjaan fisik ruas jalan tersebut.
“Karena belum adanya izin kerjasama atau izin pinjam pakai kawasan konservasi hutan untuk pelebaran jalan tersebut. Kemungkinan akan teralokasi secara bertahap di 2021 dan 2022,” ungkapnya.
Dibutuhkan kerjasama kita semua agar bisa cepat. Jangan sampai uang yang ada di Kemen-PUPR ditarik lagi dan ditarik lagi. Ketika kami ditanya kapan dilelangkan, apa yang mau dilelang karena di lapangan belum steril. Itulah intinya, agar penyediaan segala kebutuhan untuk pekerjaan fisik yang mau kita bangun, khususnya masalah izin pinjam pakai dan izin kerjasama itu,” katanya.
UPPKB Sibolangit Tidak Maksimal
Pantauan di Kecamatan Sibolangit kerusakan jalan yang paling parah ditemui di kawasan Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang. Padahal jalan tersebut baru saja siap diperbaiki, atau akhir 2019 kemarin. Apalagi ketika hujan turun lebat, yang mengakibatkan permukaan jalan yang rusak tertutup air, sangat membahayakan pengguna jalan disamping mempercepat daya tahan aspal jalan.
Hal yang sama juga terlihat di seputaran “kelok amoy” Bandar Baru. Aspol hotmik terkelupas, mengeriting dan bergelombang bahkan kerusakan yang mengarah menjadi lobang-lobang kecil hingga besar itu terkesan menjadi jebakan bagi pengendara kendaraan bila tidak ekstra hati-hati saat melintas.
Ditenggarai usaha-usaha rakyat yang menjamur seperti penjualan air bersih ke mobil-mobil tanki di seputaran pinggir badan jalan di desa Bandar Baru atas yang sering mengalir ke badan jalan mempercepat kerusakan tersebut.
Banyaknya beroperasi tempat-tempat pemberhentian mobil dan truk-truk besar yang sekaligus tempat pencucian kendaraan mengakibatkan limbah pencucian tersebut umumnya terlepas begitu saja ke badan jalan, otomatis hotmik cepat longgar dan rusak.
Disamping itu, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sibolangit yang sekarang dibawah kendali langsung Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum maksimal menjalankan tugasnya. Banyak mobil-mobil berat lolos dari jembatan timbang ini sehingga tak pelak lagi mempercepat daya tahan badan jalan. (R1)
