Jakarta, Karosatuklik.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) pusat maupun daerah belum banyak mengungkap pelaku korupsi.
“Hasil audit BPK ini sebetulnya belum banyak mengungkap pelaku korupsi. Dari kegiatan pengawasan di Inspektorat K/L itu tidak banyak mengungkap perkara korupsi atau penyimpangan,” ucap Alexander Marwata dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu, di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Ia menjelaskan orang-orang yang tertangkap tangan korupsi sedang dalam posisi tidak beruntung atau apes. Alhasil risiko seorang koruptor untuk diketahui kejahatannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penyelenggaran negara pejabat merasa nyaman melakukan tindakan korupsi.
“Apes aja loh kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama. Hanya mereka lebih rapih dalam menyembunyikan apa dalam melakukan tindakan dan menyembunyikan kekayaannya lebih rapih,” ucapnya.
Lebih lanjut, Alexander Marwata mengatakan, dalam ilmu ekonomi disebut high risk high income, semakin tinggi penghasilan seseorang, maka risiko untuk melakukan korupsi juga ikut tinggi.
“Kebalikannya jika risiko korupsi rendah tetapi menghasilkan penghasilan yang tinggi dalam waktu yang cepat singkat. Risiko orang ketahuan korupsi sangat rendah, kalau enggak ada yang lapor maka enggak ada yang kemudian kita bisa mengungkapnya,” tegas Alexander Marwata.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan banyak negara di dunia gagal menjadi negara maju akibat kasus korupsi yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut ketika ingin melangkah kedepan.
“Salah satu elemen paling penting dari middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut. Sehingga setiap kali maju, efek erosi dan korosif dari korupsi itu menggerogoti setiap upaya kemajuannya, sehingga negara-negara ini terus di dalam perangkap negara yang hanya setengah maju atau sedikit diatas negara miskin,” ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, tata kelola, korupsi dan institusional agreement menentukan kemajuan suatu negara. Jika suatu negara gagal membangun institusi yang basisnya tata kelola yang baik, check and balance serta menekan terjadinya penyelewengan korupsi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Bahkan mayoritas industri yang sudah memiliki sistem yang akuntabel dan didalamnya terdapat check and balance juga ada yang belum berjalan secara efektif.
“Karena bisa saja sebuah institusi membentuk check and balance tapi tidak berjalan baik secara sengaja maupun tidak,” tegas Sri Mulyani. (R1/BeritaSatu)
