Jakarta, Karosatuklik.com – Buntut dari persoalan kritisnya pasokan batu bara PT PLN (Persero), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak mematuhi aturan pemenuhan pasokan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO).
Presiden Jokowi pada hari ini, Kamis (06/01/2022), mengumumkan mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara. Presiden mengatakan, pencabutan IUP ini dikarenakan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
“Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba kita cabut karena tidak pernah sampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan dan ini sebabkan tersanderanya pemanfaatan SDA untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat,” papar Jokowi, Kamis (06/01/2022).
Jokowi mengatakan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam.
“Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai peruntukkan dan peraturan kita cabut,” tandasnya.
Disamping itu, Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, Kamis (6/1/2022) memutuskan untuk mencopot Direktur Energi Primer PT PLN (Persero) Rudy Hendra Prastowo.
Rudy Hendra Prastowo digantikan dengan Direktur PLN Batu Bara, Hartanto Wibowo.
Seperti diketahui, Direktur Energi Primer PLN menangani persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PLN, baik stok batu bara maupun Liquifed Naturan Gas (LNG).
“Tentu saya akan tandatangani pergantian Direktur Energri Primer PLN dengan saudara Hartanto Wibowo yang merupakan top talen yang ada di PLN,” terang Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2022).
Seperti yang diketahui, 10 juta pelanggan listrik PLN hampir mengalami pemadanan, dikarenakan 20 pembangkit listrik PLN itu tidak mendapatkan pasokan batu bara.
Padahal, kata Erick, Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar termasuk batu bara dan gas. Sehingga jika dilihat dari komposisi penggunaan utuk listrik seharusnya lebih aman.
Banyak negara yang tidak punya SDA. Tapi kita punya, namun krisis energi artinya harus ada yang diperbaiki sama-sama,” terang Erick
Dengan digantinya Rudy Hendra Prastowo dengan Hartanto Wibowo, Erick menyebutkan, akan ada perbaikan di sektor penertimaan energi primer milik PLN itu.
“Beberapa hal yang harus diperbaiki, bagaimana pembelian batu bara bisa jangka panjang, karena sudah ada DMO yang harganya dipatok (US$ 70 pert ton) jadi tidak perlu ada yang ditakuti,” terang Erick.
Saat ini akibat kelangkaan batu bara ke pembangkit listrik milik PLN, pemerintah memutuskan untuk melarang seuruh kegiatan ekspor pertambangan batu bara baik IUP, IUPK dan PKP2B. (CNBCIndonesia)
