Salak, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumangor meluncurkan Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat di Gedung Bale Sada Arih, Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak, Senin (31/01/2022).
Turut hadir Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Plh. Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM dan sejumlah tamu lainnya.
Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022, “Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pertanian”.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dalam sambutan dan arahannya mengatakan, sesuai Tema Pembanguan ini kita susun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yang telah kita sahkan.
“Sasaran pembanguan tahun 2022 ini, kita arahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pemulihan ekonomi yang terdampak covid 19,” ungkap Franc Bernhard Tumanggor.
Tiga prioritas utama pembangunan
Arah kebijakan yang akan kita tempuh pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 akan kita laksanakan melalui tiga perioritas utama pembangunan yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian penunjang ekonomi local, dan peningkatan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public, terang Bupati.
Peluncuran Tema Pembanguan Kabupaten Pakpak Bharat ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pakpak Bharat bersama Wakil Bupati, Plh. Sekretatis Daerah dan para tamu lainnya.
Penandatangan Ketetapan Kinerja
Acara ini juga dirangkai dengan penandatangan Ketetapan Kinerja dan penyerahan dokumen DPA bagi seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se KAbupaten Pakpak Bharat.
Bupati berpesan agar Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani harus dipedomani dan dilaksanakan bersama.
“Saya mengharapkan agar dokumen perjanjian kinerja tersebut menjadi pedoman dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun ini,” sebutnya.
Komitmen dan kesepakatan
Bupati menambahkan, perjanjian kinerja ini harus menjadi komitmen dan kesepakatan antara Bupati dengan Pinpinan OPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan, menjadi tolok ukur kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Prangkat Daerah, simpul Bupati. (R1)
