Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Ruang Manggala Yudha, Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).
Pertemuan itu membahas terkait alutsista yang akan dioperasionalkan TNI AU dan program kerja ke depan.
Saat menerima kunjungan KSAU, Prabowo turut didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Dirjen Renhan Kemhan Mayjen TNI Budi Prijono, dan beberapa pejabat utama lainnya. Baca juga:
“Pertemuan tersebut membicarakan mengenai penambahan kekuatan dan kesiapan sistem pertahanan udara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia,” tulis Kemhan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/12/2021).
Sementara itu, Fadjar didampingi Asrena KSAU Marsda TNI Purwoko Aji, Asops KSAU Marsda TNI Khairil Lubis, Aslog KSAU Marsda TNI Fajar Sumariaji, dan Askomlek KSAU Marsda TNI Amrizal.
Sekadar informasi, TNI AU akan mendapat tambahan pesawat tempur baru F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat dan Rafale buatan Prancis. Kehadiran pesawat tempur tersebut akan menambah kekuatan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dari ancaman musuh.
Kalau pesawat mungkin 2 sampai 3 skadron. Insya Allah (lebih dari 30 pesawat),” ujar KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo saat kegiatan Press Tour and Media Gathering KSAU 2021 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/12/2021).
Fadjar menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia, saat ini TNI AU membutuhkan pesawat tempur generasi 4,5 plus, heavy atau medium ke atas. Berdasarkan kebutuhan itu, pilihan sudah mengerucut kepada dua jenis pesawat yakni, F-15EX dan Rafale.
”Kita saat ini sudah ada F-16, sudah ada Sukhoi. Tapi pengadaan pesawat ini rentang waktu tidak sebentar. Sangat-sangat panjang prosesnya,” ucapnya.
Menurut Fadjar, Menhan Prabowo Subianto telah memberikan penjelasan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai anggaran pengadaan pesawat tempur yang akan digunakan hingga 30-40 tahun ke depan.
“Di dalam renstra memang tidak ada, ini memang buah pikiran dan Pak Menhan dengan masukan dari kami juga,” tutupnya. (R1)
