Jakarta, Karosatuklik.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan lebih banyak rumah sakit di 34 provinsi dapat melakukan transplantasi hati dengan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) sebesar 90 persen.
“Banyak orang-orang Indonesia yang ditransplant, yang terkena, kemudian akhirnya ke luar negeri. Karena saya juga baru tahu, bahwa yang bisa transplant hati itu baru 2 kota, 4 rumah sakit,” kata Budi di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dia menyebutkan prevalensi sakit hati atau liver lebih tinggi dibandingkan HIV maupun tuberkulosis (TBC). Secara global, ada 300 juta orang yang memiliki penyakit hati, dan tiap tahunnya dua juta orang meninggal karena penyakit itu.
Budi menyebutkan, di Indonesia, ada sekitar 70 juta orang yang terkena penyakit hati kronis. Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas penanganan penyakit hati masih rendah, yakni sekitar Rp1 triliun, karena layanan-layanan terkait belum termasuk dalam daftar layanan yang dibayarkan BPJS Kesehatan.
“Misalnya kayak transplant hati. Jadi hati itu kalau udah rusak, salah satu caranya harus ditransplant,” katanya.
Dia menugaskan Rumah Sakit Fatmawati untuk melakukan pengampuan agar 34 provinsi bisa melakukan prosedur tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menkes menyebutkan masalah harga obat di Indonesia juga perlu diselesaikan, serta skrining hati di fasilitas kesehatan tingkat pertama, guna memperkuat tata laksana penyakit hati.
Pada momen Hari Kesehatan Hati Sedunia 2026, Budi mengatakan hati adalah organ yang unik dan hebat. Dia menyebutkan, seperti hati kiasan yang bisa bahagia setelah merasakan kesal atau sakit hati, liver dapat tumbuh setelah dipotong.
Dengan kemampuan regenerasi sedemikian rupa, katanya, seharusnya potensi selamat dari penyakit itu lebih tinggi.
Untuk menjaga kesehatan hati dan mencegah dari penyakit, katanya, perlu memastikan pola makan yang sehat, banyak bergerak agar tidak obesitas, karena apabila obesitas dapat terjadi fatty liver, dan dapat berujung kanker.
Dia mengingatkan bahwa perburukan hati dapat terjadi akibat virus hepatitis B dan C, konsumsi alkohol, serta obesitas.
Pemerintah akan Buat Kebijakan Dukung Deteksi Dini Hati di Puskesmas
Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendukung deteksi dini masalah hati di tingkat puskesmas melalui pelatihan dokter umum, agar masalah-masalah seperti pembesaran hati, fatty liver, dan lain-lain lebih awal ditemukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (2/6/2026), mengatakan bahwa secara global, lebih dari 300 juta orang terkena penyakit hati kronis, dan dalam setahun ada sekitar 2 juta orang yang meninggal karena penyakit itu.
“Di Indonesia datanya ada, cuma datanya kalau lihat sumber-sumbernya beda-beda juga dan nyatet-nya juga biasalah, Indonesia kita masih harus lebih rapi mencatat datanya. Tapi data yang saya pegang ada sekitar 70 jutaan yang terkena penyakit hati kronis ini,” kata Budi.
Dia menjelaskan bahwa penyakit hati dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, kemudian karsinoma, yang berujung kanker hati. Progres tersebut dapat disebabkan virus, baik hepatitis B maupun C, alkohol, serta obesitas maupun konsumsi gula berlebih.
Oleh karena itu, katanya, pada 2026, pihaknya mengeluarkan kebijakan Nutri-level atau pelabelan gizi, sebagai upaya mengurangi penyakit-penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.
Sebelumnya, pihaknya melakukan imunisasi Hepatitis B bagi nakes pada 2023, kemudian memberikan profilaksis Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) bagi ibu hamil untuk mencegah Hepatitis B dan HIV, serta memasukkan indikator Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mengetahui tanda-tanda fibrosis dan infeksi.
“Promotif preventif jauh lebih penting daripada kuratif, karena itu lebih murah dan kualitas hidup lebih baik buat masyarakatnya. Jadi yang kita kejar, ada nggak promotif preventifnya yang bisa dilakukan dulu,” ujarnya.
Terkait deteksi dini, katanya, Kemenkes sudah membagikan USG ke puskesmas-puskesmas, dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini penyakit hati. Di era sekarang, katanya, hal seperti itu juga bisa dideteksi dengan kecerdasan buatan (AI), sehingga dokter-dokter umum bisa melakukannya juga.
“Saya rasa itu adalah advancement teknologi yang harus berani kita lakukan, dan pemerintah akan keluarkan kebijakan untuk mendukungnya. Sehingga nanti bisa dilakukan di puskesmas, dan treatment-nya bisa lebih cepat,” katanya. (Ant)
Komentar