Jakarta, Karosatuklik.com – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa masuk ranah pidana meskipun karena kelalaian pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
“Jika sudah menyebabkan keracunan dan kematian, menurut saya harus ada tindakan hukum bagi para pihak yang terlibat, meskipun bukan kesengajaan melainkan kelalaian,” kata Fickar dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/9/2026).
Sebab itu, Fickar menilai sanksi pidana perlu diberikan mengingat kejadian ini terus berulang.
Selama ini, peristiwa keracunan yang terjadi hanya berujung pada permintaan maaf dan sanksi administrasi saja.
“Karena itu penjatuhan sanksi pidana pada gilirannya akan menghindarkan atau mencegah terjadinya keracunan,” tegas Fickar. Namun ia menegaskan, penindakan ini harus komprehensif.
Misalnya, kata dia, dengan tetap mempertimbangkan apakah kelalaiannya hanya disebabkan oleh SPPG atau berkaitan dengan hal lain, termasuk pemotongan anggaran. “Karena itu penuntutan terhadap penyalahgunaan anggaran juga harus sinergi dengan akibat keracunan,” tutur Fickar.
Dorongan dari pemerintah

Penyebutan sanksi pidana untuk pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai dan sebabkan keracunan pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat merespons ratusan santri keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur setelah sebelumnya terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumut.
Menurut dia, sejumlah kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah sudah ditangani aparat kepolisian. Bahkan, terdapat di antaranya yang sudah naik ke tahap penyidikan.
“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” kata Sudaryono. (Kompas.com)












Komentar