Kabanjahe, Karosatuklik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo, Iriani Br Tarigan, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Karo memperbaiki kualitas perencanaan anggaran.
Hal ini dinilai perlu dilakukan agar penyerapan anggaran belanja langsung yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat optimal.
“Kalau tidak terserap bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemerintah kepada warga. Ini harus diperbaiki,” ujarnya menjawab karosatuklik.com, Rabu (14/10/2020) Pukul 18.00 WIB di Kabanjahe.
Menurut Iriani, rendahnya serapan anggaran belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 bisa dilihat dari beberapa program kerja OPD hingga saat ini.
Daya serap anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rendah hingga per Oktober 2020 masih dibawah 60 persen. Realisasi progran dibawah 90 persen dapat diartikan pelaksanaan dalam program kurang optimal.
Realisasi keuangan yang rendah akan berdampak terhadap penurunan kinerja pembangunan. Jika keliru dalam merencanakan anggaran, kata politisi partai PDIP itu, dapat mengganggu pelaksanaan program maupun kegiatan lain.
Dia berharap, pemerintah daerah segera merealisasikan belanja anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Mestinya, belanja APBD harus segera dimaksimalkan. Jangan sampai stagnan. “Memang, situasi ekonomi sedang sulit. Namun, program atau kegiatan yang dibiayai pemerintah jangan berhenti,” ujarnya.
“Saat seperti ini, masa pandemi Covid-19, banyak kegiatan stagnan. Ekonomi kita bergerak perlahan. Swasta-swasta juga stuck. Tapi kegiatan yang dibiayai pemerintah harus dipacu. Jangan ikutan stagnan. Supaya bisa menggerakkan ekonomi,” imbau Ketua DPRD Karo itu.
Belanja APBD harus ada yang diprioritaskan. Yakni yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya kegiatan pembangunan fisik dan lainnya diluar refocusing. Atau kegiatan yang sifatnya padat karya. (R1)
