Salak, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Bersama Pemerintah Provinsi sumatera Utara dan PT. PLN Persero menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Publik atas rencana Pengadaan Tanah Pembangunan PLTA Kombih III di desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kamis (10/11/2022).
Rencana pembangunan unit Pembangkit Listrik Tenaga Air berkapasitas total 45 MW ini memang telah direncanakan sejak 2015 silam dan kini memasuki tahapan persiapan pembangunan.
Dalam pertemuan yang dihadiri hampir 70 pemilik lahan ini, Bayu Tri Satrioda selaku perwakilan PT PLN Persero Wilayah Sumbagut menjelaskan bahwa PT PLN sebagai mandatori pemerintah merasa terpanggil untuk ikut serta dalam upaya pembanguan di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kami sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat mencoba untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Pakpak Bharat, membantu juga meningatkan iklim investasi melalui sektor energi di daerah ini,” ujar Bayu Tri Satrioda.
“Kami oleh Pemerintah Pusat telah diberi mandat untuk mengembangkan sektor energi ini, sebagai salah satu proyek strategis Nasional yang dibangun guna menjamin ketersediaan energi nasional,” jelasnya.
Komitmen Ramah Lingkungan
“Komitmen kami tetap, membangun pembangkit listrik yang green, ramah lingkungan dan mampu mengurangi emisi karbon dunia. Oleh karenanya nantinya pembangkit listrik ini benar-benar hanya digerakkan oleh tenaga air saja,”jelasnya kemudian.
Sementara, Perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Erfan Gani Siahaan menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan semua aspek dan tahapan yang diperlukan dalam proses pembangunan ini benar-benar terpenuhi.
“Kita semua ada di sini, baik pemerintah, masyarakat pemilik lahan, Sukut Ni Talun, pihak PT PLN, dan sebagainya, nantinya hasil dari konsultasi publik ini akan kita gunakan untuk membantu memetatan lokasi areal pembangunan PLTA tersebut,” pungkasnya. Kami jug perlu ingatkan untuk terus melakukan kajian-kajian, terkait rencana ini, termasuk dampak AMDAL, status perijinan, detail lahan dan seterusnya. Jangan sampai kemudin hari akan timbul kerugian dan gejolak dalam masyarakat,” pesan Erfan Gani.
Sementara, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dalam arahannya mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaan pembangunan ini nantinya bila kmudian pelaksanaannya telah disetujui bersama.
Dikaji Mendalam
“Maka perlu kami ingatkan, agar semua supaya dipenuhi dan dilengkapi, perijinannya, AMDAL dan yang lainnya, termasuk juga harus dikaji secara mendalam tentang untung ruginya bagi masyarakat sekitar, 20,35 ha lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ini.”
“Saya kira bukan jumlah yang sedikit, jadi oleh karenanya kita harus benar-benar menghitung rugi untungnya bagi masyarakat kita,” kata Bupati.
Dalam kesempatan ini juga, dilakukan diskusi dan tanya jawab antara Pemerintah, PT PLN Persero dan masyarakat Pakpak Bharat yang hadir dalam acara ini. (R1)
