Medan, Karosatuklik.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil memastikan, tidak ada masalah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa.
“Kita yakin akan mampu menyelesaikan sesuai dengan harapan, tidak ada permasalahan. Sudah clear. Pembangunan dimulai dari Binjai, mudah-mudahan 2023-2024 sampai ke Langsa,” ujar Sofyan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (13/08/2021).
Menurutnya, kehadiran Tol Binjai-Langsa akan mendorong pengembangan wilayah sepanjang tol tersebut seperti Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa itu sendiri.
Sofyan mengatakan, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya mempercepat proses pengadaan tanah pada proyek tersebut.
Hal ini demi menjalankan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Tol ini akan menghubungkan Kota Langsa di Aceh dan Kota Binjai di Sumatera Utara dengan panjang kurang lebih 130,9 kilometer.
Hingga saat ini, pembangunan fisik jalan bebas hambatan tersebut telah sampai di KM 30.
Sofyan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap layanan pertanahan.
Selain itu, dia meminta agar Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Medan menjalankan administrasi pertanahan yang tertib serta mencerminkan suasana pelayanan yang baik bagi masyarakat.
“Semua yang dikerjakan BPN Medan ini, dalam proses, tujuannya adalah bagaimana pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Saya ucapkan selamat, tingkatkan pelayanan, terima kasih Pak Wali Kota (Bobby Nasution) memberikan dukungan kepada Kantah Kota Medan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Sofyan menyaksikan Bobby meresmikan loket pelayanan Kantah Medan berkonsep co-working space (ruang kerja bersama) Ramah Difabel.
Sehingga, jajaran Kantah dapat langsung berinterasi dengan masyarakat yang mengurus permohonannya sekaligus melihat perkembangan pelayanan di kantah tersebut.
Sofyan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang dinilai sangat suportif dalam mendukung kegiatan pertanahan di wilayah tersebut. (R1/Kompas.com)
