Jakarta, Karosatuklik.com – Polisi membongkar atribut FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Markas FPI di Petamburan dibongkar setelah FPI dibubarkan. FPI dibubarkan oleh pemerintah dan berstatus organisasi terlarang mulai, Rabu (30/12/2020).
Polisi bongkar atribut FPI di petamburan. Tepatnya di Jalan Petamburan III. Di sana sejak tahun 1998, FPI bermarkas.
Keberadaan mereka di wilayah tersebut untuk mengawal pencopotan segala bentuk atribut milik FPI seiring pelarangan dan pembubarannya oleh pemerintah.
Kapolres: Saya dan Dandim akan Selalu Mengawasi Markas FPI
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Heru Novianto melarang pengurus Front Pembela Islam melakukan konferensi pers di markas mereka di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, usai pemerintah melarang kegiatan organisasi itu.
“Tidak boleh. Karena mereka sudah tidak ada kewenangan lagi dan tidak ada legalnya lagi. Artinya tidak diizinkan beraktivitas,” kata Heru di Jalan Petamburan III.
Awalnya organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab berencana membuat konferensi pers untuk menanggapi pelarangan kegiatan FPI oleh pemerintah pusat.
Tak lama dari munculnya Surat Keputusan Bersama, petugas gabungan dari TNI-Polri bergegas ke Jalan Petamburan III yang merupakan markas FPI untuk mengimbau masyarakat mencopot atribut dan mengecek kegiatan di kantor Sekretariat DPP FPI.
“Kami meyakinkan bahwa markas ini tidak ada aktivitas dan tidak ada kegiatan lagi. Kami, saya dan dandim akan selalu mengawasi. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani akan kita tegakan,” kata Heru.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun.
“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata dia.
Keputusan pelarangan FPI itu tertuang dalam SKB nomor 220-4780 yang ditandatangani oleh enam pejabat tinggi, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafly Amar. (suara.com)