Jakarta, Karosatuklik.com – Polri menyatakan AKBP Arif Rahman Arifin, saksi kunci obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J mengalami sakit parah.
“Karena saksi kuncinya dalam kondisi sakit, tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Menurut Dedi, membutuhkan waktu cukup panjang untuk proses penyembuhan terhadap AKBP Arif Rahman tersebut.
Namun, Dedi tidak menjelaskan secara detail penyakit yang diderita AKBP Arif Rahman tersebut.
“AKBP AR sakit lah, proses penyembuhannya cukup panjang ya, karena sakitnya agak parah,” ucap Dedi.
Kadiv Humas menjelaskan, untuk menggelar sidang etik terkait obstruction of justice, seorang saksi harus dalam kondisi sehat. Sebab, hal itu merupakan syarat utama untuk bisa dihadirkan dalam sidang.
“Karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan dalam sidang kode etik saksi harus dalam kondisi sehat,” tutur Dedi.
Akibat saksi kunci AKBP Arif Rahman sakit parah, maka sidang etik terhadap mantan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Ipda Arsyad Daiva Gunawan ditunda.
Dedi mengaku telah mendapat informasi bahwa sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan bakal digelar pada pekan depan.
“Jadi informasi yang saya dapat dari Biro Wabrof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan minggu depan, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi sakit,” ujar Dedi.
Adapun Brigjen Hendra Kurniawan akan disidang etik karena menjadi tersangka obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Sedangkan AKBP Arif Rahman juga merupakan salah satu tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
AKBP Arif Rahman telah dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Mutasi itu tertera dalam Surat Telegram Nomor 1628/VIII/KEP/2022.
Sebelumnya, Dedi membantah pihaknya mengulur waktu menuntaskan sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang tak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Brigadir J.
“Tidak ada mengulur-ulur waktu,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9) lalu.
Menurut jenderal bintang dua itu, ada mekanisme dalam pelaksanaan sidang etik terhadap 35 personel Polri yang diduga kuat melanggar etik karena tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga.
“Semua perlu penahapan, semuanya butuh proses. Tentu apabila sudah ada hasilnya akan disampaikan ke media,” ujar Dedi. (Kompas.com)