Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M.Kes, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo Tahun 2024 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk diaudit. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan, Rabu (26/3/2025).
Secara bersamaan, selain Kabupaten Karo, pemerintah daerah lainnya yang turut menyampaikan laporan keuangan yakni Kabupaten Asahan, Padang Lawas Utara, Langkat, dan Nias Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Antonius Ginting menyatakan bahwa penyerahan laporan keuangan daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten Karo siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dan terbuka atas saran yang membangun dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
“Semangat kami untuk bersama mengikuti tertib administrasi dan keuangan. Inilah semangat kami Pemkab Karo untuk melakukan pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, dan juga yang terbaik untuk tata kelola administrasi keuangan,” katanya.
Kami berharap bisa kembali mencapai target WTP, karena kami terus berupaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK Sumut. Pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan mekanisme agar Pemkab Karo tertib dalam administrasi keuangan.
Karena itu, Antonius Ginting mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo bersama-sama melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK Sumut
“Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan tanggapan, bimbingan dan dukungan, serta saran dari Bapak Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya dalam penyempurnaan penyajian laporan keuangan ini,” ungkapnya.
Akuntabel, Transparan, dan Berkualitas
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karo, Kabupaten Asahan, Padang Lawas Utara, Langkat, dan Nias Selatan yang telah menyerahkan laporan keuangan daerah ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang penentuan daerah yang masuk dalam kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak ditentukan oleh kinerja pemerintahan daerah itu sendiri.
Untuk mencapai opini tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), arus kas yang wajar, dan bebas dari kesalahan data yang dapat mengakibatkan kerugian material.
“Pemeriksaan laporan keuangan itu ada tahapannya, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan baru akan kami mulai ketika sudah diserahkan. Dari hasil perencanaan, kami akan menentukan strategi.
Dari hasil perencanaan pemeriksaan kami mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan,” kata Paula Henry Simatupang yang baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Dia melanjutkan, bahwa dalam pemeriksaan BPK juga terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pemeriksaan yang diatur waktunya seperti laporan keuangan pemerintah.
Ia berharap kepada Pemkab Karo dan semua yang hadir pada acara ini dapat memahami tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK, agar tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan berkualitas.
Turut hadir mendamping Bupati dalam acara tersebut, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd, Ketua DPRD Karo, Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Karo, Ir. Nasib Sianturi, M.Si, Kadis Kominfo Karo, Frans Leonardo Surbakti, S.STP, Sekretaris DPRD Karo, Eva Angela, S.Ss, MM dan seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumut. (R1)
Baca Juga:
- 5 Kali Berturut-turut Raih WTP dari BPK RI, Bupati Cory Sebayang: Bukti Keseriusan Pemkab Karo Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik
- Pemkab Karo & Ditjen Perbendaharaan Sumut Teken Nota Pengelolaan Keuangan
- Hadiri Sertijab Kepala BPK Sumut, Bupati Antonius Ginting: Pemkab Karo Komitmen Menjalankan Tata Kelola Keuangan yang Baik
