Yogyakarta, Karosatuklik.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan ketiadaan larangan mudik di tengah kondisi pandemi Corona yang belum mereda berpotensi menciptakan lonjakan kasus penularan Covid-19.
“Belum waktunya kita menumbuhkan kondisi yang normal, karena memang (kasus) masih fluktuatif. Jadi lebih baik kita bisa mengontrol diri kita sendiri,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/3/2021).
Sultan mengaku tak mempersoalkan kebijakan pemerintah mengizinkan mudik Lebaran. Kendati demikian ia meminta seluruh pihak mewaspadai lonjakan kasus yang muncul pada setiap momen liburan.
Menurutnya, lonjakan kasus yang muncul di momen liburan buntut lemahnya masyarakat menerapkan disiplin 5M, yaitu, memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; menjauhi kerumunan; serta membatasi mobilisasi dan interaksi.
“Yang jelas mobilitasnya akan meningkat. Nah, sekarang dari peningkatan itu kita bisa ngontrol untuk kembali lagi mereka 5M harus bisa tetep dipenuhi. Selama mereka bisa memenuhi 5M ya sudah, ketentuannya itu aja,” ucap Sultan.
Di sisi lain, ia menilai aturan larangan mudik juga tak terlalu efektif membuat masyarakat tidak bepergian ke luar daerah sehingga yang diperlukan saat ini adalah pencegahan dari pemerintah.
“Ya tidak usah ada pengertian diizinkan (mudik) pada ke sini kok, kalau pas weekend. Itu fakta. Hanya nanti begitu mudik itu mungkin bisa 2-3 kali lipat (orang),” ujarnya.
Meski tak ada larangan untuk mudik, Sultan berharap jadwal cuti bersama Lebaran yang dipangkas pemerintah bisa meminimalisasi mobilitas masyarakat. Cuti bersama Lebaran pada 17-19 Mei diketahui dipangkas untuk menekan penularan Covid-19.
“Silaturahmi ya 2-3 hari saja sudah selesai. Mengurangi ruang orang untuk mobilisasi yang tidak bisa menerapkan secara baik 5M itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun pihaknya dan Gugus Tugas Covid-19.
“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Dia pun mengingatkan potensi lonjakan penumpang, terutama usai vaksinasi corona dilakukan.
Sebagai informasi, tahun lalu, pemerintah melarang mudik lebaran. Hal itu dilakukan demi menekan penyebaran virus corona antar daerah. Selain itu, semua mekanisme perjalanan akan diatur oleh pemerintah dan Satgas Covid-19. (cnnindonesia.com)