Kabanjahe, Karosatuklik.com – Prasarana dan sarana air minum merupakan salah satu infrastruktur dasar vital yang memberikan pengaruh besar pada kesehatan dan lingkungan. Untuk itu, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Karo diharapkan dapat segera dituntaskan untuk meningkatkan layanan dan akses air minum yang aman bagi warga daerah itu.
Bupati Karo, Cory S Sebayang membuka Konsultasi Publik Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Karo yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Jumat (23/09/2022).
Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan terkait manfaat proyek SPAM, KPBU, dampak negatif proyek SPAM, KPBU dan dukungan pemangku kepentingan proyek SPAM, KPBU.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan, “Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, di wilayah Kabupaten Karo penyediaan air minum yang layak baru mencapai angka 68,7% sedangkan target tahun 2026 sesuai RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026 adalah 80%, bahkan sesuai target SDGs (Sustainable Development Goals) harus mencapai 100% pada tahun 2030”.
Terkait pencapaian target peningkatan akses air minum, Pemkab. Karo mengalokasikan anggaran seoptimal mungkin, namun tingginya kebutuhan pendanaan untuk penyediaan air minum membuat masih banyak masyarakat yang belum mendapat akses air minum yang layak.
“Oleh karena itu, Pemkab. Karo berusaha mendapatkan pembiayaan alternatif untuk kebutuhan investasi pengembangan dan perawatan infrastruktur air minum tersebut,” ungkapnya.
Pembiayaan alternatif untuk infrastruktur air minum yang akan dikejar oleh Pemkab Karo adalah melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini telah memasuki tahapan proses mengusulkan SPAM yang dikelola PDAM Tirta Malem.
Bupati berharap pembangunan SPAM Kabupaten Karo melalui skema KPBU tersebut dapat terwujud sehingga harapan masyarakat Kabupaten Karo akan tersedianya air yang layak dapat segera terealisasikan.
Kegiatan ini juga berlangsung secara virtual melalui zoom meeting yang diikuti oleh pemangku kepentingan dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat hadir secara langsung.