Rantau Selatan, Karosatuklik.com – Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S. Pd, MM didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra Drs. Sarimpunan Ritonga, M. Pd mengikuti rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Vidio Conference (Vidcon) di Ruang Kerja Wakil Bupati Jl. SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (24/01/2022).
Dalam rapat tersebut Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memaparkan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi:
1. Sistem yaitu biaya politik yang tinggi, Rekruitmen ASN dengan imbalan,
2. Integritas yaitu moralitas dan mentalitas
3. Budaya (culture) yaitu praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi dianggap hal yang biasa), pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.
Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi yaitu:
1. Reformasi Birokrasi (Rekruitment dan promosi jabatan),
2. Pengadaan barang dan jasa,
3. Filantropi/sumbangan pihak ketiga,
4 Recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN, 5.Pengadaan jaring pengaman sosialsosial/social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah,
6. Pemulihan ekonomi nasional,
7. Pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) .
KPK dalam mencegah korupsi sudah melakukan upaya melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan sistem pemerintahan.
Pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar – kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.
Mata KPK ada di seluruh Indonesia
Firli menegaskan jangan pernah mengira KPK hanya ada di ibukota, mata KPK hanya ada di ibukota tapi harus diingat mata KPK itu adalah seluruh masyarakat Indonesia.
Ia juga berharap Indonesia bersih dari korupsi karena ia menyakini kalau kepala daerah merupakan putra/putri terbaik pilihan rakyat indonesia untuk membangun indonesia.
Sekedar mengingatkan kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 12 Januari 2022 petang.
KPK menyebut ada sepuluh orang yang ditangkap salah satunya Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas’ud.
Abdul Gofur, Bupati Penajam Paser Utara Kalimantan Timur beserta beberapa tersangka lainnya langsung dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencokok Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Selasa, 18 Januari 2022.
Penangkapan itu berawal dari informasi yang didapatkan tim KPK tentang adanya dugaan penerimaan uang oleh bupati yang memiliki harta Rp 85 miliar tersebut. (R1)
Baca juga:
1. KPK Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara
2. Terbit Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK
3. Susul Sang Adik, Tersangka Kakak Kandung Bupati Langkat Tiba di KPK
4. KPK Tangkap Wali Kota Bekasi Terkait PBJ dan Lelang Jabatan
