Jakarta, Karosatuklik.com — Bahrain dan Uni Emirat Arab secara resmi sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan menandatangani perjanjian Abraham Accords di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada 16 September 2020. Kesepakatan damai tersebut menandai dibukanya hubungan diplomatik dengan Israel.
Normalisasi hubungan Bahrain dan UEA dengan Israel menyusul perdamaian yang sebelumnya sudah lebih dulu dilakukan oleh Turki, Yordania, dan Mesir. Israel sebelumnya lebih dulu berdamai dengan Turki pada 1950, Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.
Kesepakatan damai tersebut sangat bersejarah karena negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam Liga Arab sejauh ini menolak hubungan diplomatik dengan Israel demi membela Palestina.
“Setelah beberapa dekade perpecahan dan konflik, kami menandai era baru Timur Tengah. Kami di sini, siang ini untuk mengubah arah sejarah,” kata Trump terkait kesepakatan damai tersebut di Gedung Putih.
Trump juga mengatakan perjanjian itu akan menjadi dasar perdamaian komprehensif di Timur Tengah.
Sementara Netanyahu menyebut hari itu ‘poros sejarah’. “Ini menandai era baru perdamaian. Pada akhirnya ini bisa mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya,” ujar Netanyahu.
Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Israel Netanyahu, dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed lewat panggilan telepon pada 13 Agustus 2020 membuat keputusan untuk menjalin hubungan baru antara dua negara itu tercetus.
Israel dilaporkan setuju menghentikan upaya aneksasi wilayah Palestina. Komitmen tersebut tertuang di bawah perjanjian perdamaian antara ketiga negara.
Namun seperti dikutip dari AFP, tak lama kemudian, Netanyahu mengatakan bahwa dia hanya menunda aneksasi Tepi Barat, Palestina, bukan membatalkannya.
Hanya berselang tiga hari, menteri luar negeri Israel dan UEA meresmikan layanan telepon langsung antara kedua negara dalam panggilan pertama mereka yang diumumkan setelah perjanjian.
Kesepakatan Bahrain-Israel
Dalam waktu sebulan setelah kesepakatan damai antara UEA dan Israel, Trump mengumumkan jika hal serupa juga terjadi antara Bahrain dengan Israel. Bahrain pada 11 September sepakat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
“Terobosan bersejarah lagi hari ini! Dua teman baik kami, Israel dan Bahrain, menyetujui kesepakatan damai, negara Arab kedua yang mencapai kesepakatan damai dengan Israel dalam 30 hari!” kata Trump melalui Twitter pada 11 September.
Tak lama setelah itu, AS, Israel, dan Bahrain merilis pernyataan bersama yang menegaskan bahwa mereka akan menjalin “hubungan diplomatik penuh.”
Netanyahu yang saat itu sedang berada di Yerusalem juga memuji kesepakatan dengan Bahrain tersebut. Otoritas Palestina dan Hamas langsung mengecam pengumuman itu.
Turki, Mesir, dan Yordania Lebih Dulu Damai dengan Israel
Jauh sebelum sepakat menjalin hubungan diplomatik dengan Bahrain dan UEA, Israel lebih dulu berdamai dengan Turki, Mesir, dan Yordania lebih dari dua dekade lalu. Turki menjadi negara pertama di Timur Tengah yang mengakui kedaulatan dan keberadaan Israel pada 1949 dan mendirikan perwakilan diplomatik di Tel Aviv setahun kemudian.
Ketegangan antara Israel dan Mesir mereda ketika Presiden Anwar Sadat dan PM Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai di tempat peristirahatan presiden AS, Camp David, pada 17 September 1978. Kesepakatan itu dilanjutkan dengan deklarasi di Gedung Putih ditengahi Presiden AS Jimmy Carter.
Mesir mensyaratkan kembalinya Semenanjung Sinai ke tangan mereka, sementara Jalur Gaza tetap berada di bawah kendali Israel, untuk dimasukkan dalam negara Palestina di masa depan. Tak hanya itu, Mesir juga sepakat untuk menyediakan jalur bebas bagi kapal-kapal Israel melalui Terusan Suez, dan pengakuan Selat Tiran dan Teluk Aqaba sebagai jalur internasional.
Kesepakatan tersebut menjadikan Mesir sebagai negara Timur Tengah kedua yang mengakui secara resmi Israel sebagai negara yang berdaulat. Sebelum Mesir, Turki menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada 1949. Setahun kemudian, Turki mendirikan perwakilan diplomatik di Israel.
Langkah Turki dan Mesir kemudian diikuti oleh Yordania yang mendatangi perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994 di Arabah. Saat itu PM Israel Yitzhak Rabin dan PM Yordania, Abdelsalam Majali sepakat untuk menjalin kerja sama timbal balik dan menghentikan permusuhan.
Kesepakatan antara kedua negara kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Washington yang diteken oleh Rabin, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton di Gedung Putih. Konflik antara Yordania dan Israel dilaporkan telah menelan biaya sedikitnya US$183, miliar.
Trump berulang kali meyakini akan lebih banyak lagi negara-negara Arab yang akan menyusul jejak UEA dan Bahrain, termasuk Arab Saudi. Ia mengklaim ada sekitar delapan atau sembilan negara yang bakal menormalisasi hubungan dengan Israel. (cnnindonesia.com)