Jakarta, Karosatuklik.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Acara ini menjadi forum
Catatan Redaksi
DJKI Raih Tiga Penghargaan PRIA 2026
Yogyakarta, Karosatuklik.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meraih tiga penghargaan pada ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2026 yang di gelar di Yogyakarta
Mengungkap Tabir ‘Perbuatan Melawan Hukum’: Kapan Tindakan Anda Berujung Pidana atau Ganti Rugi?
Jakarta, Karosatuklik.com – Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Namun, kapan sebuah perbuatan yang kita lakukan, sengaja atau tidak, dapat dikategorikan sebagai “melawan
Wakil Ketua MA Suharto: Tipikor Masuk KUHP Baru, Kewenangan APH Terkait Tipikor Tidak Hilang
Tangerang, Karosatuklik.com – Usai kunjungan dari Jambi dan saat akan menuju Yogyakarta, di salah satu kedai makan sederhana di Bandara Soekarno Hatta, Dirbinganis Badilum Hasanudin
KUHP 2023 dan KUHAP 2025 Tegaskan; Penyidik dan Penuntut Umum Bisa Dipidana Jika Tidak Profesional
Jakarta, Karosatuklik.com – Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang
Kejaksaan Awasi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam Implementasi KUHP Baru
Jakarta, Karosatuklik.com – Kejaksaan sedang menjalin kolaborasi dengan berbagai lintas sektor dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan lokasi, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan regulasi di tingkat
Kepala BNN RI Kukuhkan Kelompok Ahli 2026 – 2027
Jakarta, Karosatuklik.com – Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, secara resmi memimpin pengukuhan Kelompok Ahli BNN Masa Bakti Tahun 2026–2027 yang digelar di Ruang Mohammad
Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Bukti Dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP Baru
PEMBAHARUAN hukum acara pidana melalui KUHAP baru merupakan langkah strategis negara dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan tuntutan zaman. Di dalamnya terkandung kehendak untuk memperkuat
Eksepsi/Keberatan setelah Pembacaan Dakwaan “tidak dikenal lagi” dalam KUHAP Baru
ISTILAH “Eksepsi” atau “Keberatan” dalam KUHAP Lama sudah tidak ada lagi dalam KUHAP Baru, diganti dan dibakukan dengan nama “Perlawanan” (lihat Pasal 206 KUHAP Baru).
Kapan KUHAP Baru Berlaku terhadap Perkara yang Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan?
UNDANG-UNDANG ini dapat disebut dengan KUHAP yang sudah mulai berlaku 2 Januari 2026, demikian Pasal 368 dan 369 UU 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) mengaturnya.
Putusan MK: Wartawan Tidak Bisa Dipidana Karena Kerja Jurnalistik
Jakarta, Karosatuklik.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas karya jurnalistiknya. Putusan ini merupakan tanggapan MK dalam uji materiil terhadap
Perluasan Definisi ‘Upaya Paksa’ dalam KUHAP Baru: Menjaga Keadilan, Menjaga Kewenangan
Jakarta, Karosatuklik.com – KUHAP yang baru membawa satu perubahan penting: definisi “upaya paksa” kini diperluas secara eksplisit. Jika sebelumnya upaya paksa dipahami sebatas penangkapan, penahanan,
- 1
- 2
- 3
- …
- 58
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.