5 Hari Sekolah untuk SMA Sederajat, Bupati Antonius Ginting: Pemkab Karo Dukung Kebijakan Pemprovsu

Medan, Karosatuklik.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dalam penerapan lima hari sekolah yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025.

Kebijakan ini awalnya diberlakukan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karo usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, pada Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa kebijakan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tentang penerapan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru 2025 yang awalnya akan diberlakukan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
“Dengan jam belajar yang dipadatkan, sehingga semua peserta didik semakin tekun dalam mengatur keseimbangan proses pembelajaran yang baik, selain itu dapat mengurangi kelelahan antara siswa dengan guru pengajar,” ungkapnya.

“Pada hakikatnya memiliki waktu tambahan untuk menyegarkan diri memulihkan fisik dan mental sehingga dapat memacu semangat dalam meningkatkan aktivitas kegiatan formal dan non formal,” pungkas Bupati.

Bagi para kepala sekolah dan guru, lanjut Bupati Antonius Ginting, kebijakan lima hari sekolah membuat mereka lebih fokus mengajar. “Meski jam pelajaran bertambah namun waktu kerja yang dipangkas sehari membuat para guru punya banyak waktu lebih dengan keluarga,” tuturnya.

Disisi lain, Bupati Antonous Ginting minta para kepala sekolah semakin fokus dan bisa menanamkan pendidikan karakter dan moral nilai-nilai positif pada siswa, jadi bukan hanya sebatas materi akademik saja di sekolah, jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter dan moral untuk mencetak siswa agar tidak hanya berprestasi di akademik semata, melainkan melahirkan siswa yang cerdas, kompetitif, terampil dan berkarakter.

“Saat ini, pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus memiliki karakter yang tangguh,” terangnya.

Pemprov Sumut Mulai Terapkan Sekolah 5 Hari Tahun Ini

Dalam FGD itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menjelaskan akan mulai menerapkan lima hari sekolah pada tahun ajaran baru 2025. Ia pun menekankan pentingnya peran orang tua pada pelaksanaan program ini. Menurutnya, orang tua juga mesti berperan pada pengembangan karakter anak.

“Maka dari orang tua, kita inginkan ada khusus sehari – dua hari peran orang tua terlibat, jangan juga setelah program ini kita buat justru masuk ke Bimbel semua,” kata Bobby.

Bobby Nasution juga mengharapkan, para Bupati dan Walikota juga turut mengkaji apakah penerapan lima hari sekolah, bisa diterapkan juga mulai dari SD dan SMP di daerahnya. Sebagai informasi, Pemprov Sumut hanya memiliki wewenang pada SMA, SMK dan SLB. Sementara Bupati dan Walikota memiliki wewenang pada SD hingga SMP.

“Kalau boleh ini dikaji juga, apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya, kalau sekolah lima hari apa manfaatnya,” kata Bobby.

Selain program lima hari sekolah, Bobby Nasution juga menyampaikan program sekolah gratis di Sumut. Ia pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk menyegerakan program tersebut. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

Penerapan sekolah lima hari telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mendukung adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut Erni Ariyanti. “Pada prinsipnya kami DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur Sumut,” kata Erni.

Diketahui bahwa, Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan berbagai langkah terkait persiapan penerapan lima hari sekolah ini. Mulai dari menyusun kajian akademik, melaksanakan diskusi internal dan lintas bidang, sosialisasi hingga siswa dan orang tua, melaksanakan survei publik, dan pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan. (R1)