6 Kali Berturut turut Pemkab Karo Raih WTP, Bupati Antonius Ginting: Bukti Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Medan, Karosatuklik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Opini ini disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (23/5/2025).

Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan dan Korindo Sembiring Meliala serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, M.Pd dan sejumlah Kepala OPD.

“Opini WTP ini adalah hasil dari komitmen kami dalam menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati.

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, dan karena itu kami sangat menghargai bimbingan serta arahan dari BPK agar setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Bupati Antonius Ginting usai menerima laporan hasil pemeriksaan.

Opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama yang dinilai oleh BPK RI, yaitu:

Kesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
Efektivitas sistem pengendalian intern;
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian ini merupakan opini WTP keenam yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Karo, dan menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga opini WTP ini dapat kembali diraih.

DPRD Karo Apresiasi Pemkab Karo

Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan menyebutkan bahwa hasil penilaian yang telah dilakukan oleh BPK RI terhadap Kabupaten Karo telah meningkat dengan baik sesuai standar data yang nyata.

“Dan hari ini, tahun ini, Kabupaten Karo telah menerima penghargaan WTP 6 kali secara berturut-turut, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik dari pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk peran pengawasan dari DPRD Karo serta pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo,” pungkasnya.

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sebelumnya, Kepala BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, menyebutkan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tugas konstitusional BPK, yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumut.

Perolehan opini WTP ini diharapkan dapat mendorong jajaran Pemkab Karo untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPK Perwakilan Sumut juga mengingatkan agar Pemkab Karo segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. (R1)