Salak, Karosatuklik.com – Pjs. Bupati Pakpak Bharat, Dr. Naslindo Sirait secara resmi membuka sosialisasi “Peran Kejaksaan Dalam Pendampingan, Pencegahan dan Pemulihan Keuangan Desa”, di Aula Bale Sada Arih, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Rabu (16/04/2024).
Naslindo Sirait dalam kesempatan ini menjelaskan fungsi Kejaksaan di samping fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan hukum dengan hadirnya jaksa Negara dengan memberikan sosialisasi hukum dan pendampingan, sehingga semua masyarakat memahami aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan, sehingga bisa meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum.
“Jadi Kejaksaan ini lebih sebagai pembinaan, lebih sebagai pencegahan, sehingga tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum. Kalau banyak juga perbuatan yang melawan hukum, tentu merepotkan dan tidak baik dalam kehidupan kita,” ucap Naslindo dalam sambutannya.
Kita mengetahui bahwa kedudukan, fungsi dan tugas para Kepala Desa tentu sama dengan kami sebagai pengelola keuangan negara. Berbicara tentang keuangan desa ini tentu tidak lepas dari beberapa aturan pokok yang harus kita pahami. Katakanlah misalnya keuangan desa harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan Negara, sudah diatur semuanya di situ.
Kemudian keuangan desa juga tidak bisa dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara. Lalu juga bahwa segala keuangan Negara ini harus dipertanggungjawabkan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2024, disamping tentunya ada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Memahami Azas-azas Penggunaan Keuangan Negara
“Karena itu, kita tidak lepas dari azas-azas penggunaan keuangan Negara, diantaranya ada efektifitas, efisiensi, transparansi, kewajaran, kehati-hatian dan ada akuntabilitas,” jelas Naslindo.
Tapi jangan karena kita terlalu hati-hati, kaku menterjemahkan aturan, akhirnya program pembangunan tidak berjalan di desa. Karena itulah, memang dari berbagai kasus yang ada di Republik Indonesia ini, bukan hanya di Penerintahan Desa, termasuk juga di Pemerintahan Kabupaten, di Kota, di Pemda dan di Provinsi, banyak juga para pelaksana yang akhirnya enggan atau hati-hati menjalankan berbagai program, padahal pada saat yang asama masyarakat menuntut bagaimana setiap keuangan Negara ini bisa diproramkan dalam berbagai bentuk kegiatan.
“Itu lah maksud dari Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 itu, bagaimana supaya desa kita menjadi desa yang mandiri, maju dan berkembang, dengan diberikannya alokasi anggaran desa termasuk Dana Desa dan dan Alokasi Dana Desa itu mampu mengangkat kemiskinan tidak adalagi, bisa memberikan investasi di desa, membangun infrastruktur, dan harapannya juga bisa menggerakkan perekonomian di desa. Karena itulah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diberikan, tapi harus dikelola dengan prinsip-prinsip yang saya katakan tadi,” jelasnya.
Maka untuk itu, imbuh Pjs Bupati, kita harus menyadari bahwa kapasitas, kapabilitas dan integritas sangat penting. Disamping itu juga harus terus dilakukan pembinaan dan pendampingan, karena waktu, godaan banyak sekali dalam perjalanan kehidupan kita yang kita sendiri mungkin sudh berupaya dengan azas-azas yang tadi, tapi namanya manusia pasti ada kelalaian dan sebagainya, ungkapnya.
“Oleh karena itu, titik berat kita sekarang bagaimana hal ini bisa dicegah, porsinya dipencegahan sekarang, bukan kepada nanti setelah ada masalah. Sudah tidak ada lagi yang diuntungkan, pembanguan berhenti, uang negara kemana-mana. Makanya sosialisasi ini mejadi sangat penting, memberikan pengetahuan kepada kita baik sisi mana yang bisa dan mana yang tidak bisa,” terangnya.
“Maka saya selalu pesankan kepada Inspektorat sebagai pengendali internal kita agar terus melakukan pembinaan, melakukan komunikasi dengan seluruh pelaksana kita termasuk dengan perangkat desa, supaya hal-hal apa yang bisa dan tidak bisa ini benar-benar disampaikan,” tegasnya.
“Kalau kita sudah melakukan semuanya secara massif, terukur dan berpegang teguh pada prinsip pencegahan, saya yakin bahwa potensi kerugian negara, potensi pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan negara dan keuangan desa ini bisa kita hindari sebaik mungkin, dan itulah tujuannya kita bermohon kepada Kejaksaan sehingga terlaksana sosialisasi hari ini,” pungkas Naslindo Sirait, Pjs. Bupati Pakpak Bharat yang juga Kepala Dinas UMKM Sumut.
Hadir dalam acara ini seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pakpak Bharat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Uhasa Negara Kejakaan Negeri Dairi, Renhard Harve, SH, MH yang juga sebagai pemateri. (WES)
Baca Juga:
- Bupati Pakpak Bharat dan Kejari Dairi Tandatangani MoU Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
- Kejari Dairi Gelar Sosialisasi Fungsi dan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat
- Bupati Pakpak Bharat Tandatangani Surat Kuasa Khusus Bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
Komentar