Jakarta, Karosatuklik.com – Lembaga kajian ekonomi dan hukum, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian ekonomi akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatra dalam skala ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun.
Peneliti Celios, Dyah Ayu mengatakan dampak ekonomi dari bencana Sumatra cukup luas menyasar berbagai sektor dan lapisan kehidupan.
“Kami sepakat jika untuk melihat bukan hanya keadaan saat ini, tapi juga untuk di masa yang sudah berlalu, dan juga prediksi di kedepannya karena betul tadi, ini akan menjadi bom waktu,” kata Dyah dalam siaran Ruang Publik KBR, Kamis (4/12/2025).
Dyah menyebut, bencana Sumatra otomatis memutus roda perekonomian masyarakat. Sebab, seluruh infrastruktur penting rusak dan hilang dihantam banjir dan longsor.
“Banyak sekali kerugian ataupun pekerjaan yang hilang saat itu juga. Jika kita tahu, kita kalau menghitung (contoh, red) dari pengelolaan anggaran pemerintah untuk membangun satu jembatan itu sebesar 1 miliar,” jelasnya.
Dalam studi Celios, ia mencontohkan imbas kerugian ekonomi di Aceh yang signifikan karena masifnya kerusakan yang membuat porak poranda Bumi Rencong.
“Ekonomi Aceh ini akan muncul sekitar 0,88 persen atau sekitar 2,04 triliun,” ungkapnya.
DPR Bahkan Taksir Kerugian Capai Rp200 Triliun
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini bahwa kerugian material dari bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di berbagai titik di Sumatra di atas Rp200 triliun.
Legislator yang membidangi urusan kebencanaan itu pun mengaitkan kerugian tersebut dengan adanya pemanfaatan hutan yang menimbulkan bencana ekologis. Kata dia, tidak ada yang menyangka bahwa bencana yang terjadi sedahsyat itu.
“Kalau ada orang yang punya hak dan legal melakukan pemanfaatan hutan. Ya akibat legalnya dia kita rugi Rp200 triliun,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025) dikutip dari ANTARA.
Untuk itu, ia mengatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya bencana tersebut. Belum lagi bencana ekologis itu menimbulkan banyak korban jiwa.
Di sisi lain, Marwan mengatakan kemampuan polisi dan TNI untuk membantu penanganan bencana itu sudah siap. Namun, personel di wilayah-wilayah bencana itu bergerak sendiri tanpa adanya komando yang terpusat.
“Itu yang kita harapkan dari revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Dari segi fungsi, mestinya BNPB bisa mengomando,” jelasnya.
Istana: Dana Siap Pakai Bencana Kisaran Rp500 Miliar
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan APBN masih cukup untuk membiayai penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.
“Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.),” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025) dikutip dari ANTARA.
Presiden, kata dia, sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah, nominal, itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan
Prasetyo mengungkap besaran Dana Siap Pakai mencapai kurang lebih Rp500 miliar.
“Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu, (Dana Siap Pakai, red.) masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Prasetyo.
Prasetyo meyakini Pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi sendiri penanganan dampak bencana di Sumatra, meskipun negara-negara sahabat telah menawarkan bantuan ke Indonesia.
Diketahui, sejumlah negara menyampaikan dukacita mendalam seperti Iran, Arab Saudi, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, hingga Armenia.
Menkeu: Belum Ada Permintaan Tambahan Anggaran Bencana Sumatra
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana,” kata Menkeu Purbaya di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025) dikutip dari ANTARA.
Menkeu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi itu.
“Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap,” katanya pula.
Meski begitu, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki anggaran sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat penanganan bencana alam.
Seperti diketahui, BNPB mendapat alokasi anggaran APBN 2025 mencapai Rp2,01 triliun. Jumlah anggaran tersebut mendapat pemangkasan dibandingkan pada 2024, BNPB mendapat anggaran Rp4,92 triliun. (KBR)
Komentar