Jakarta, Karosatuklik.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Agus Fatoni sebagai Ketua PB PON XXI Wilayah Sumut yakin pelaksanaan PON XXI di Sumut tidak ada meninggalkan utang. PB PON Sumut bahkan telah menyurati BPKP agar segera melakukan review soal penggunaan anggaran PON.
“Sumut Insya Allah, tak ada utang,” kata Fatoni saat bersilahturahmi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Fatoni menuturkan, untuk Aceh, ia sebagai Dirjen Keuangan Kemendagri akan melakukan pendampingan. Pihaknya juga akan mencarikan solusi.
“Solusinya bisa diambil dari belanja tidak terduga atau BTT, atau kalau kurang bisa diambil dari kas yang ada,” ucap Fatoni.
Fatoni melaporkan selama pelaksanaan PON di Sumut semua berjalan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal pertandingan yang tertunda. Selain itu, sejumlah venue di Sumut juga bisa digunakan saat pelaksanaan pertandingan.
“Kalau venue voli indoor itu hanya akses jalan di belakang, hari itu juga langsung diperbaiki. Namun yang diviralkan saat yang masih becek, yang sudah diperbaiki tidak diviralkan. Lalu yang diviralkan adalah stadion utama,” ujarnya.
Dikatakan Fatoni, sebagian masyarakat beranggapan kalau stadion utama digunakan untuk bertanding.
“Padahal stadion utama hanya untuk acara closing ceremony PON XXI,” katanya.
Kemudian terkait makanan atlet, Sumut telah menyiapkannya dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mengikutsertakan ahli gizi, tim medis dan penyediaan ambulans di setiap hotel tempat atlet menginap.
Fatoni juga melaporkan terkait pelaksanaan closing ceremony PON XXI Aceh-Sumut yang diselenggarakan di Stadion Utama, Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang berlangsung meriah. Menurutnya, seluruh masyarakat sangat antusias melihat acara closing ceremony tersebut.
“Kemarin itu penonton bertahan lama di stadion, nikmati acara, berarti kan aman. Itu kalau tidak dimatikan lampunya tak akan keluar, bisa sampai pagi, dimatikan bertahap lampunya,” katanya.
Terkait isu dugaan korupsi yang dituduhkan, kata Fatoni, sebagai penyelenggara tidak ingin dan tidak punya kesempatan untuk korupsi.
“Sebab semua ikut mengawasi. Dari pusat ada satgas, di daerah ada TNI dan POLRI, kejaksaan yang juga masuk dalam kepanitian,” tuturnya. (R1)
