Nusantara, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengikuti pengarahan Presiden RI, H Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Bersama seluruh Kepala Daerah se Indonesia, Franc Bernhard Tumanggor berangkat menuju IKN dari Stadion Batakan menggunakan Bus, berkeliling kawasan IKN bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, melihat langsung lanscape Ibu Kota Negara yang baru dibangun, termasuk Istana Garuda dan kawasan Inti Pemerintahan di IKN.
Pada kesempatan ini Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan sebuah pengalaman yang luar biasa bisa melihat langsung kawasan IKN yang dibangun dengan rencana dan konsep Kota masa depan.
“Saya kira konsep perencanaan dan pembangunan IKN ini layak kita contoh, mengingat kondisi Pakpak Bharat yang masih asri dan bisa dikembangkan dengan konsep ini (IKN) dimasa yang akan datang,” harap Bupati.
Sementara itu dalam arahannya, Presiden RI, H Joko Widodo menjelaskan bahwa IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city—kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca.
Presiden menyambut para kepala daerah dengan menggambarkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemampuan bangsa untuk merancang dan membangun kota sesuai dengan visi dan kebutuhan Indonesia masa depan.
“Selamat datang di Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden, mengawali sambutannya.
Presiden kemudian menjelaskan bahwa IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city—kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca.
Selanjutnya, Kepala Negara menekankan dua hal penting yakni menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan Pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa bulan kedepan.
Jokowi juga berpesan agar Anggaran Pilkada bisa dipergunakan secepatnya guna menjaga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi serentak ini.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, presiden mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Presiden menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.
“Uang beredar di kabupaten bapak, ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan,” tegas Presiden Jokowi, seraya menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat. (WES)
Komentar