Medan, Karosatuklik.com – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menerima Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dari Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (2/12/2022).
“Hari ini kita telah terima Dokumen DIPA dari Bapak Gubernur untuk kita pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Anggaran tahun 2023 nanti, Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” ucap Bupati usai menerima Dokumen ini di Medan.
“Seperti fungsinya, DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran, memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran,” katanya.
Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.
Dikatakan Bupati Franc Bernhard Tumanggor, TKDD ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. Artinya di awal tahun harus sudah berjalan sehingga dapat membantu masyarakat sesuai pesan dan arahan Bapak Gubernur, ujarnya.
Dia juga mengaku dana itu akan digunakan dengan sebaik mungkin sesuai program prioritas yang telah disiapkan untuk TA 2023.
DIPA dan Dana TKD Sumut Naik Rp3,83 Triliun
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2023 meningkat Rp3,83 triliun menjadi Rp63,60 triliun, dibanding tahun 2022 Rp59,77 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Dana TKD Rp41,55 triliun dan DIPA kementerian/lembaga Rp22,05 triliun.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menekankan, sesuai instruksi Presiden RI Jokowi, ada enam fokus kegiatan tahun 2023 yang harus menjadi perhatian Bupati/Walikota dalam penggunaan TKD 2023. Yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur, infrastruktur untuk sentra ekonomi baru, revitalisasi industri dan reformasi birokrasi.
“Pengembangan SDM itu yang pertama, kita jabarkan ada enam sektor untuk pengembangannya yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, pariwisata dan sektor produktif lainnya. Jadi tolong bupati/walikota tolong perhatikan ini termasuk fokus reformasi, infrastruktur dan lainnya,” kata Edy Rahmayadi, saat menyerahkan DIPA K/L dan TKD di Aula Tengku Rizal Nurdin.
Dana TKD 2023 Sumut kemudian dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23,98 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp7,86 triliun, Dana Desa Rp4,45 triliun, DAK Fisik Rp3,18 triliun, Dana Bagi Hasil Rp1,75 triliun dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp135,94 miliar.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga alokasi belanja pegawai sebesar Rp9,14 triliun, belanja barang Rp8,14 triliun, belanja modal Rp4,71 triliun dan belanja bantuan sosial Rp56,97 miliar.
Jangan Ditumpuk di Bank
Saya minta kepada bupati/walikota serta kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi anggarannya biar ekonomi kita cepat tumbuh, jangan ditumpuk di bank. “Saya minta tanggal 2 Januari (2023) sudah running, belum lagi pengesahan APBD di DPRD bapak masing-masing, kita harus cepat apalagi tahun depan diprediksikan akan sulit,” kata Edy Rahmayadi.
Hadir pada acara penyerahan DIPA dan TKD Sumut antara lain Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, kepala daerah se Sumut serta unsur Forkopimda lainnya. (R1)
